Foto: Tersangka Diduga Terlibat dalam Kasus Korupsi Pengadaan Tanah untuk Proyek Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu Seksi 1, Selasa (2/7/2024)
Sumedang, Asatu Online – Kejaksaan Negeri Sumedang menetapkan lima orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk proyek pembangunan Jalan Tol Cisumdawu Seksi 1 di Desa Cilayung, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Tersangka berinisial DSM, AR, AP, MI, dan U.
Penetapan ini dilakukan setelah melalui rangkaian proses penyidikan yang dimulai sejak 28 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor Print-02/M.2.22.4/Fd.1/11/2023. Status kelima saksi tersebut dinaikkan menjadi tersangka pada 1 Juli 2024 dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor B-1134 hingga B-1138/M.2.22/Fd. Selasa (2/07/2024)
“Kelima tersangka diduga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan tanah untuk proyek pembangunan Jalan Tol Cisumdawu Seksi 1 yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp329,7 miliar,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang.
Kasus ini bermula pada tahun 2019-2020, saat dilakukan pembebasan lahan untuk proyek tol tersebut. Dalam proses inventarisasi dan identifikasi hak kepemilikan tanah, terdapat sembilan bidang tanah dengan berbagai hak kepemilikan yang dinilai tidak wajar.
Berdasarkan hasil penyidikan, ditemukan adanya pelanggaran hukum berupa pengalihan hak kepemilikan setelah penetapan lokasi, manipulasi data hak kepemilikan, dan penilaian ganti kerugian yang tidak wajar. Tindakan ini merugikan negara hingga Rp329,7 miliar, berdasarkan penghitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat.
Kelima tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal tambahan yang disangkakan adalah Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang yang sama.
Selanjutnya, tim penyidik akan melaksanakan pemberkasan (Tahap 1), penyerahan dan pemeriksaan tersangka serta barang bukti (Tahap 2), dan pelimpahan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung. Para tersangka akan ditahan selama 20 hari, mulai 1 Juli 2024 hingga 20 Juli 2024.
Penahanan ini diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian kasus dan memberikan keadilan atas kerugian negara yang telah terjadi. (Sudarman)
