Bang Haji Mawi (Foto : dok.pribadi)
Pekanbaru, Asatu Online – Ahmad Nawawi SH, Korwil BPI KPNPA RI Riau, meminta Direktorat Kriminal Khusus Polda Riau untuk mengusut tuntas dugaan kasus korupsi di Sekretariat DPRD Riau. Permintaan ini disampaikan oleh Ahmad Nawawi SH dalam wawancara dengan awak media di Coffee Shop The Grand Jatra Hotel Pekanbaru, Sabtu (29/6).
Ahmad Nawawi SH, yang akrab disapa Bang Haji Wawi, menyampaikan bahwa BPI KPNPA RI telah melaporkan beberapa kasus korupsi di Riau kepada Kepolisian dan Kejaksaan Riau. Kasus SPPD fiktif ini mulai terendus sejak sembilan bulan lalu, terkait dugaan korupsi surat perintah perjalanan dinas yang diduga fiktif.
“BPI KPNPA RI melihat dan mendalami kasus perjalanan fiktif tersebut yang diduga ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi pada tahun 2020-2021. Ini terkait SPPD fiktif dari perjalanan dinas di Setwan,” ujar Bang Haji Wawi kepada Asatu Online.
“Polda Riau diminta untuk bergerak cepat dalam melakukan penyelidikan kasus tindak pidana perjalanan fiktif yang diduga melibatkan Pejabat Setwan dan Anggota DPRD Riau terkait SPPD periode 2020-2021,” imbuhnya.
Sementara itu Direktur Kriminal Khusus Polda Riau Kombes Pol Nasriadi menyampaikan bahwa pihak kepolisian telah menemukan dugaan perjalanan dinas fiktif saat sekretaris dewan dijabat oleh Muflihun.
“Tahun 2022 itu telah ditangani Kejaksaan dan 2020-2021 itu dijabat oleh Muflihun. Beliau ini adalah mantan Pj Wali Kota dan Sekwan, dan ini sudah dalam tahap akhir penyelidikan,” jelas Nasriadi.
Nasriadi juga menerangkan, hasil penelusuran polisi menemukan adanya perjalanan dinas pada tahun 2020, padahal pada periode tersebut sedang pandemi COVID-19 sehingga tidak ada penerbangan.
“Contohnya ada perjalanan dinas tahun 2020. Sedangkan tahun 2020 kita COVID-19, waktu itu pesawat tidak ada terbang. Tapi kami temukan ada tiket pesawat, padahal kami sudah cross-check ke maskapai itu tidak ada dan tidak terdaftar,” kata Nasriadi.
Setelah sembilan bulan berjalan, penyidik Polda Riau melayangkan surat panggilan kepada Muflihun. Sejatinya, Muflihun akan diperiksa atau dimintai klarifikasi terkait kasus itu pada Kamis (27/6) kemarin di Mapolda Riau.
“Kami kirim panggilan ke Muflihun alias Uun yang seharusnya hari Kamis, 27 Juni 2024 diklarifikasi, tetapi beliau tidak hadir. Sore hari kami dapat surat yang di-WA kepada Kasubdit saya. Isinya beliau sedang sakit dan ditandatangani dokter di klinik Jakarta Timur, artinya sudah di Jakarta,” katanya.
Untuk melengkapi keterangan, Nasriadi meminta Muflihun kooperatif dengan hadir memenuhi panggilan penyidik, mengingat polisi masih menjunjung azas praduga tak bersalah.
“Sebenarnya ini rangkaian klarifikasi ada tidaknya tindak pidana. Saya harapkan saudara Uun dapat datang memberikan keterangannya karena kami menjunjung azas praduga tak bersalah,” katanya. (**)
