Kantor Bank Sumsel Babel Pangkalpinang (Foto : ist)
Pangkalpinang, Asatu Online – Audit BPK RI baru-baru ini mengungkapkan skandal kecurangan pemberian kredit di Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang, yang melibatkan PT HKL. Berdasarkan temuan BPK, ada 14 debitur yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki pinjaman di bank tersebut dan tidak pernah menerima pencairan dana KUR (Kredit Usaha Rakyat).
Audit tersebut mengungkap bahwa proses KUR PT HKL tidak sesuai dengan mekanisme standar. Account Officer, Analis Kredit, Penyelia Kredit, Wakil Pemimpin Cabang, dan Pemimpin Cabang Pangkalpinang mengakui bahwa kredit tersebut diproses tanpa mengikuti prosedur yang benar. Dokumen yang seharusnya menunjukkan bukti proses kredit juga dimanipulasi setelah adanya pemeriksaan dari BPK.
Pemimpin Divisi Bisnis Retail, Konsumer, dan UMKM mencoba menyangkal temuan BPK dengan menunjukkan bahwa tujuh dokumen kredit telah dilengkapi dan ditandatangani. Namun, setelah diminta keterangan lebih lanjut, diketahui bahwa dokumen tersebut dilengkapi atas perintah setelah adanya hasil pemeriksaan dari BPK. Pemimpin Divisi tersebut akhirnya mengakui bahwa tindakan tersebut salah dan tidak seharusnya dilakukan.
Lebih lanjut, laporan audit juga mengungkap bahwa dana kredit milik debitur ditarik oleh Direktur PT HKL. Dokumen kredit menunjukkan adanya surat kuasa dari debitur kepada Direktur PT HKL untuk penarikan dana pinjaman tanpa menyebutkan besaran nominal. Surat kuasa ini dibuat oleh Account Officer dan Analis Kredit atas perintah Penyelia Kredit.
Temuan lainnya termasuk slip penarikan yang tidak diisi dan tidak diverifikasi dengan benar. Teller dan Head Teller menerima slip penarikan dari petugas kredit tanpa memverifikasi kebenarannya, yang memungkinkan Direktur PT HKL menarik dana tanpa kehadiran debitur. Selain itu, petugas kredit juga meminta debitur menandatangani slip penarikan saat proses akad kredit, yang tidak sesuai dengan prosedur.
Konfirmasi di lapangan juga mengungkapkan bahwa di Desa Jelutung II, pegawai Kantor Desa bertugas menagih pinjaman dari warga yang mengajukan pinjaman melalui Direktur PT HKL. Uang pinjaman diterima tunai dan setiap akhir bulan, hasil penagihan diserahkan kepada Direktur PT HKL. Pada tahun 2022, uang diserahkan secara tunai, sementara pada tahun 2023 melalui transfer ke rekening pribadi Direktur PT HKL.
Dari hasil konfirmasi BPK kepada 130 debitur, ditemukan bahwa:
– 14 debitur tidak mengetahui terkait pinjaman dan tidak menerima uang pinjaman.
– 13 debitur menerima uang lebih kecil dari jumlah plafon pinjaman.
– 3 debitur menerima uang lebih besar dari plafon pinjaman.
– 95 debitur menerima uang sebesar plafon pinjaman.
– 5 debitur menerima uang pinjaman namun tidak tercatat pada database kredit Bank Sumsel Babel.
Penyelia Kredit mengakui bahwa dia meminta Account Officer dan Analis Kredit untuk membuat surat kuasa penarikan rekening setiap debitur kepada Direktur PT HKL dan memproses slip penarikan tanpa kehadiran debitur. Pemimpin Cabang, Wakil Pemimpin Cabang, dan Penyelia Kredit juga mengakui bahwa mekanisme penarikan dana yang dilakukan oleh Direktur PT HKL tidak sesuai dengan prosedur.
Upaya BPK untuk memanggil Direktur PT HKL tidak berhasil karena Direktur tersebut tidak berdomisili di alamat yang tercatat. Meskipun BPK telah mengirimkan beberapa surat pemanggilan, Direktur PT HKL tidak hadir untuk memberikan keterangan.
Menanggapi skandal kredit PT HKL tersebut, Ketua BPI KPNPA RI DPD Sumatera Selatan, Feriyandi, mendesak Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung untuk segera melakukan penyelidikan lebih lanjut. Menurutnya, kerugian negara yang diakibatkan oleh kasus ini cukup besar dan memerlukan tindakan segera untuk pemulihan.
“BPI KPNPA RI mendesak Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung untuk secepatnya melakukan penyelidikan mendalam. Hal ini demi mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan atas kasus tersebut,” tegas Feriyandi pada Jumat (21/6). (**)
