Ketua Umum BPI KPNPA RI Tubagus Rahmad Sukendar (Foto : ist)
Pangkalpinang, Asatu Online – Penangkapan tersangka korupsi Dedi Yulianto hingga kini masih menjadi tanda tanya besar. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bangka Belitung (Babel) belum juga berhasil menahan tersangka yang diduga terlibat dalam kasus korupsi Tunjangan Transportasi Pimpinan DPRD Provinsi Bangka Belitung 2017 – 2022 tersebut.
Hal ini memicu reaksi keras dari Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran RI ( BPI KPNPA RI )
Ketua Umum BPI KPNPA RI, Tebe Rahmad Sukendar, menyatakan kekecewaannya terhadap kinerja Kejati Babel dalam menangani kasus ini. Ia mengungkapkan bahwa organisasi yang dipimpinnya akan mengadakan aksi protes di depan kantor Kejati Babel dalam waktu dekat.
“Kami tidak akan tinggal diam. Jika Kejati Babel tidak segera menangkap Dedi Yulianto, kami akan geruduk Kejati Kep.Babel untuk menyuarakan ketidakpuasan masyarakat terhadap penanganan kasus korupsi ini,” tegas Sukendar, Sabtu (15/6) di Jakarta.
“Kasus ini menjadi perhatian publik karena Dedi Yulianto yang merupakan mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Babel diduga telah merugikan negara miliaran rupiah. Masyarakat pun mendesak agar proses hukum dijalankan dengan tegas dan transparan,” tambahnya.
Sementara itu, pihak Kejati Babel belum memberikan pernyataan resmi terkait perkembangan penangkapan Dedi Yulianto.
Situasi ini memanaskan kembali isu penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Bangka Belitung, serta meningkatkan tekanan bagi aparat penegak hukum untuk bertindak lebih cepat dan efisien dalam menangani kasus-kasus besar seperti ini.
Masyarakat berharap bahwa tindakan tegas dapat segera diambil untuk menegakkan keadilan dan memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia.
Pihak BPI KPNPA RI menegaskan bahwa aksi protes ini merupakan bentuk dukungan mereka terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Kami berdiri bersama rakyat untuk menuntut keadilan. Jangan sampai kasus seperti ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” pungkas Sukendar. (**)
