Hardianto Ketua Kelompok Tani Sungai Kramat Wonosari (Foto: Dok.pribadi)
Aceh Tamiang, Asatu Online – Perjuangan dua kelompok tani dari desa Wonosari dan Harum Sari dalam hal permohonan ijin pemanfaatan hutan kemasyarakatan (HKM) kepada Menteri Kehutanan sampai saat ini masih bergulir.
Hal itu, dikatakan oleh salah satu Ketua Kelompok Tani Sungai Kramat Desa Wonosari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi NAD.
Hardianto mengungkapkan semua aktivitas perkebunan, termasuk perkebunan sawit diwilayah Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang menimbulkan kepedihan khususnya masyarakat Desa Wonosari dan Harum Sari.
“Keberadaan perusahaan perkebunan sawit selama ini, lebih banyak menyusahkan masyarakat,” ungkap Hardianto kepada Asatu Online melalui sambungan telepon pada Sabtu (8/6) malam.
Menurutnya, daerah tangkapan air di pegunungan kini berubah fungsi menjadi perkebunan sawit akibat perambahan hutan yang diduga dilakukan oleh PT Sinar Kaloy Perkasa Indo (SKPI), yang mengakibatkan rusaknya ekosistem hutan di daerah tersebut.
“Daerah pegunungan sudah berubah fungsi, akibat dari pembabatan hutan dan ditanami sawit oleh PT SKPI,” ungkapnya.
Sehingga, mengakibatkan Banjir Bandang di Desa Harum Sari dan Desa Wonosari di Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, diduga kuat sebagai dampak dari perambahan hutan menjadi perkebunan sawit oleh pihak perusahaan.
“Lokasi perkebunan sawit tersebut. Berdiri diatas lahan seluas 6000 Ha yang merupakan kawasan hutan lindung yang semula ditumbuhi berbagai jenis pohon besar dan pohon karet,” imbuhnya.
Oleh karena itu, kami berharap kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Menteri Kehutanan Ibu Siti Nurbaya dapat mengabulkan permohonan ijin Hutan Kemasyarakatan (Hkm) diwilayah kami dengan tujuan untuk mengembalikan kelestarian kawasan hutan lindung, pungkasnya. (Wahyu)
