Ilustrasi korupsi (Foto : ist)
Jakarta, Asatu Online– Aliansi Organisasi Pro Penegakan Hukum (AOPPH) telah mengadakan aksi tegas di Sekretariat Kejaksaan Agung RI pada Selasa (28/05) untuk menekan Kejaksaan Agung RI agar segera mengambil tindakan terhadap dugaan korupsi yang melibatkan mantan Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan, dan mantan Bupati Bangka, Mulkan.
Dalam aksi yang dipublikasikan oleh Poros Jakarta, AOPPH menyoroti dugaan keterlibatan Erzaldi Rosman dan Mulkan dalam kasus mafia tanah di Desa Kota Waringin, Labu Air Pandan, Kabupaten Bangka. Mereka menuntut agar Kejaksaan Agung fokus dalam mengusut pemberian izin dan persetujuan peminjaman serta pemanfaatan lahan yang dianggap bermasalah.
AOPPH juga mendesak Kejaksaan Agung untuk menyelidiki dugaan korupsi dalam tata kelola komoditas timah di IUP PT. Timah selama periode 2018-2022. Menurut mereka, Erzaldi Rosman diduga terlibat dalam beberapa pertemuan di Jakarta pada tahun 2018 bersama oknum yang kini menjadi tersangka kasus korupsi dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 271 triliun.
Dalam pernyataannya, AOPPH menyatakan dukungan penuh terhadap Kejaksaan Agung untuk tetap kuat dan tegak lurus dalam menjalankan proses penegakan hukum, meskipun mendapat tekanan dan intimidasi dari pihak-pihak yang kontra. Mereka percaya bahwa dukungan masyarakat akan menjadi kekuatan bagi Kejaksaan Agung untuk bekerja secara profesional dan transparan.
Aksi yang berlangsung pada Selasa, 28 Mei 2024 ini dimulai pukul 13.00 dan diikuti oleh sejumlah anggota AOPPH serta masyarakat yang peduli terhadap penegakan hukum. Tikum (titik kumpul) aksi berada di Sekretariat Kejaksaan Agung RI, di mana para peserta aksi menyampaikan tuntutan mereka dengan tertib.
Juru bicara AOPPH menyatakan bahwa kasus-kasus ini harus segera dituntaskan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Mereka menyerukan agar masyarakat turut mendukung langkah-langkah penegakan hukum yang diambil oleh Kejaksaan Agung.
AOPPH juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses hukum agar keadilan bisa terwujud tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Dukungan penuh terhadap Kejaksaan Agung juga dinyatakan oleh berbagai elemen masyarakat yang hadir dalam aksi tersebut.
Aksi yang digelar AOPPH ini menandakan pentingnya peran masyarakat dalam mengawal proses penegakan hukum. Dengan aksi ini, AOPPH berharap agar Kejaksaan Agung lebih tanggap dan serius dalam menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi daerah.
Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan, AOPPH percaya bahwa perubahan nyata dalam sistem hukum Indonesia dapat tercapai. Mereka menutup aksi dengan seruan agar Kejaksaan Agung segera menindaklanjuti tuntutan mereka dan mengusut tuntas semua pihak yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut. (Widodo)
Berita ini telah tayang di Poros Jakarta, pada Selasa (28/05).
