Dr. Ketut Sumedana (Foto : ist)
Jakarta, Asatu Online – Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima laporan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengenai dugaan tindak pidana korupsi dalam perdagangan timah yang melibatkan PT Timah Tbk. Laporan tersebut mengungkap serangkaian kegiatan ilegal yang diduga dilakukan oleh oknum direksi perusahaan.
Dalam periode 2018-2019, direksi PT Timah Tbk diduga melakukan kolusi dengan smelter swasta untuk mendukung penambangan timah ilegal melalui kesepakatan kerja sama sewa-menyewa peralatan peleburan timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. Akibatnya, negara dan perusahaan tersebut mengalami kerugian keuangan yang signifikan.
Audit BPKP mengungkap kerugian keuangan negara mencapai Rp300 triliun. Terdiri dari kerugian atas kerja sama PT Timah Tbk dengan smelter swasta (Rp2,285 triliun), pembayaran bijih timah kepada mitra PT Timah Tbk (Rp26,649 triliun), dan kerugian lingkungan (Rp271,1 triliun) akibat penambangan ilegal yang merusak lingkungan.
Jaksa Agung dan tim penyidik akan segera mengambil langkah-langkah untuk menuntaskan pemberkasan dan berkoordinasi dengan penuntut umum. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Dr. Febrie Adriansyah, dan Deputi Bidang Investigasi BPKP, Agustina Arumsari, Ak., MH., CFE., CGrA., CA., QIA., akan terlibat dalam proses ini.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Dr. Ketut Sumedana, menegaskan kesiapan pihaknya untuk memberikan keterangan lebih lanjut kepada media dan masyarakat terkait perkembangan kasus ini. “Kejaksaan Agung siap memberikan keterangan lebih lanjut kepada media dan masyarakat. Kami akan bekerja semaksimal mungkin dan tidak ada yang ditutupi, semua akan diungkapkan,” tegas Sumedana.
