Sekretaris PJS Babel Julian Andryanto (Foro : dok.pribadi)
Pangkalpinang, Asatu Online – Polemik pengerjaan normalisasi alur muara Air Kantung Sungailiat, Kabupaten Bangka, yang rencananya melibatkan tiga perusahaan swasta, mendapat perhatian serius dari organisasi pers Pro Jurnalis media Siber (PJS) Kabupaten Bangka.
Sekretaris DPC PJS Kabupaten Bangka, Julian Andryanto, menyatakan bahwa polemik normalisasi alur muara Air Kantung harus dilihat secara komprehensif dari berbagai sudut pandang.
Dia berharap, kebijakan kompensasi penjualan pasir sebagai ganti biaya operasional yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada perusahaan pelaksana nantinya tidak menimbulkan implikasi hukum.
Julian menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah, perusahaan swasta, dan seluruh pemangku kepentingan yang telah bekerja keras menormalisasi alur muara Air Kantung, sehingga lalu lintas nelayan dapat kembali normal.
Namun, ia mengingatkan agar semua pihak berhati-hati dalam menentukan langkah, terutama perusahaan pelaksana normalisasi, untuk menghindari konflik hukum berkepanjangan.
Julian menekankan bahwa kegiatan normalisasi alur muara harus dilakukan dengan cermat agar tidak membuka celah bagi aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan, untuk memeriksa lebih dalam terkait perizinan dan dasar kebijakan kompensasi penjualan pasir.
Dia memahami alasan pemerintah daerah yang tidak memiliki anggaran cukup untuk mengerjakan normalisasi alur muara Air Kantung, sehingga proyek tersebut diserahkan ke pihak swasta.
Namun, Julian mengingatkan agar kasus tahun 2017 tidak terulang kembali, meskipun saat itu Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bangka Belitung sempat menetapkan SP3.
Julian menegaskan bahwa dasar kebijakan kompensasi penjualan pasir sebagai biaya operasional perusahaan harus jelas, sesuai dengan UU Minerba Tahun 2020 dan peraturan terkait lainnya.
“Jangan sampai kegiatan penambangan pasir berdalih normalisasi, sehingga menggugurkan kewajiban perusahaan sebagaimana aturan UU Minerba Tahun 2020,” ungkap Julian saat diwawancarai di Sungailiat, Rabu (21/5).
Julian menyatakan bahwa perusahaan tambang harus mengetahui volume produksi tahunan yang tercantum di RKAB perusahaan, untuk menghitung perolehan pajak dan royalti dari hasil kompensasi penjualan pasir di muara Air Kantung.
“Lazimnya harus ada WIUP galian C dan mengetahui volume produksi tahunan, agar nilai pajak dan royalti dari kegiatan penambangan itu jelas,” tambahnya.
Selain itu, Julian meminta pemerintah daerah untuk melakukan kontrol ketat terhadap material pasir yang dijual, mengingat pasir tersebut mengandung unsur lain seperti kuarsa, silika, timah, dan logam tanah jarang (LTJ) yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
“Kan ada kuarsa, silika, timah, dan LTJ yang kini masuk kategori mineral kritis strategis negara. Jadi, harus jelas apa saja yang dijual dan berapa volume produksi kubik atau tonase per tahun,” paparnya.
Julian juga meminta pemerintah daerah untuk melakukan kajian atau studi kelayakan terhadap perusahaan-perusahaan yang berminat menjadi pelaksana pengerjaan normalisasi alur muara, supaya kebijakan ini lebih transparan dan akuntabel.
“Jika bisa, pemerintah daerah perlu membuat kajian dan studi kelayakan, serta mengadakan beauty contest proyek ini agar diketahui perusahaan mana yang memang layak dan siap,” lanjut Julian.
Julian menegaskan bahwa DPC PJS Bangka akan terus mengawal dan menyoroti polemik ini agar proyek berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“Sebagai jurnalis, saya sudah mengumpulkan data dan informasi terkait masalah ini. Saya juga sudah menghubungi rekan-rekan media nasional untuk memantau polemik ini, guna melindungi kekayaan sumber daya alam kita agar tidak bocor seperti kasus 271 dengan modus berbeda,” tegasnya menutup wawancara. (**)
