Terdakwa Ichwan Azwardi (Foto : ist)
Pangkalpinang, Asatu Online – Perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Cutting Suction Dredge (CSD) dan washing plant milik PT Timah Tbk di Tanjung Gunung, Bangka Tengah, kembali mencuat. Setelah lama tidak terdengar, kasus ini kini memasuki sidang perdana di Pengadilan Tipikor Kota Pangkalpinang, Senin (21/5).
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wayan Indra Lesmana dalam dakwaannya di hadapan majelis hakim yang diketuai Irwan Munir, mendakwa Dr. Ichwan Azwardi, kepala proyek, atas kegagalan proyek serta pelanggaran aturan pengadaan barang dan jasa.
Menurut dakwaan, terdakwa mengusulkan pengadaan barang/jasa untuk pembangunan washing plant menggunakan metode CSD melalui proses penunjukan langsung, yang bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini juga melanggar peraturan perusahaan nomor 10/Tbk/PER-0000/18-S11.1 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di PT Timah Tbk., terutama Pasal 24 tentang penunjukan langsung.
Dalam dakwaan terungkap, kapal CSD yang direncanakan senilai Rp 37.553.500 tidak pernah ada. Pada 4 Januari 2019, commissioning dilakukan tanpa kapal CSD dengan biaya sebesar Rp 37.553.500. Parahnya lagi, serah terima pekerjaan dilakukan dari terdakwa selaku kepala proyek kepada kepala unit laut Bangka, Erwin Suheri, disaksikan oleh Ari Wibowo dan Wijaya, meskipun kapal CSD tidak disewa untuk penambangan.
“Seharusnya, saat serah terima pekerjaan dari kepala proyek kepada user unit laut, pekerjaan sudah siap dioperasikan. Namun, setelah serah terima, washing plant tidak bisa dioperasikan karena tidak ada kapal CSD yang melakukan penambangan timah,” demikian isi dakwaan.
Akibat perbuatan terdakwa, negara dirugikan sebesar Rp 29.203.415.253.
Kasus ini menyita perhatian publik karena mengungkap bagaimana proyek-proyek besar dengan nilai investasi tinggi bisa berakhir merugikan negara akibat praktik korupsi. Proses hukum yang berlangsung diharapkan dapat memberikan keadilan dan menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi lainnya. (***)
