Ilustrasi korupsi (Foto : ist)
Pangkalpinang, Asatu Online – Dugaan kolusi antara Kepala Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Prasarana Pemukiman dengan Pokja 16 terkait pemenangan lelang proyek Pembangunan Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Negeri (STIAKIN) di Kepulauan Bangka Belitung (Babel) telah menimbulkan kontroversi.
Proses penentuan pemenang lelang proyek, yang dilaksanakan oleh Pokja 15 itu diduga telah dimanipulasi dengan sengaja untuk memihak salah satu peserta lelang.
Informasi yang terpantau di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunjukkan adanya kerjasama yang diduga tidak wajar antara Pokja 16 dengan Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Provinsi Kepulauan Babel.
Mereka diduga dengan sengaja memenangkan PT Gelora Megah Sejahtera (GMS), meskipun penawaran yang diajukan oleh PT GMS jauh lebih tinggi dibandingkan dengan PT Awan Mitra Aditya (AMA). Selisih harga penawaran antara keduanya mencapai Rp 4.447.778.162,30.
Diduga adanya kolusi antara Pokja 16 dan Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Provinsi Kepulauan Babel untuk memenangkan PT GMS, dengan alasan bahwa peralatan utama jenis Mobile Crane sedang dalam penggunaan oleh perusahaan lain, meskipun fakta menunjukkan bahwa alat tersebut berada di Surabaya dan tidak sedang dalam kontrak kerja dengan perusahaan manapun.
Informasi yang diketahui menunjukkan bahwa proyek pembangunan STIAKIN dengan Kode Lelang 88999064, yang merupakan bagian dari Unit LPSE Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menggunakan anggaran APBN 2024 sebesar Rp. 47.828.000.000,00.
Ketika Asatu Online mencoba mengkonfirmasi hal ini kepada Pokja 16 di BP2JK Babel pada Selasa (12/5) di kantor mereka di Jalan Terminal Selingdung Baru Pangkalpinang, tidak ada satupun pegawai Pokja 16 di BP2JK Babel yang bersedia bertemu dengan wartawan Asatu Online untuk memberikan keterangan terkait paket lelang STIAKIN Babel tersebut.
Upaya konfirmasi yang sama juga dilakukan kepada Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman, Feri Erawan, namun hingga saat ini belum ada tanggapan, meskipun konfirmasi telah dilayangkan melalui pesan WhatsApp sejakSelasa (12/05) siang tadi. (***)
