Harvey Muis Bos RBT salah satu tersangka dari 21 tersangka yang sudah ditahan Kejagung (Foto : ist)
Oleh : Suherman Saleh
Pangkalpinang, Asatu Online – Sabtu (11/05), Kerjasama pengangkutan dan pengolahan bijih timah antara PT Timah dan smelter swasta sejak tahun 2018 hingga 2022 disoroti karena produksi timah yang rendah dari perusahaan BUMN tersebut, meskipun memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang luas di Bangka Belitung.
Manajemen PT Timah Tbk di bawah kepemimpinan Mochtar Riza Pahlevi Tabrani sebagai Direktur Utama mengeluarkan Peraturan Perusahaan No. 030 tahun 2018 tentang pengamanan bijih timah di dalam WIUP PT Timah Tbk. Peraturan tersebut menetapkan tanggung jawab kegiatan kepada divisi pengamanan PT Timah dan kepala unit produksi di wilayah Bangka, Belitung, dan Kundur.
Meskipun demikian, program “jemput bola” dengan produk Sisa Hasil Pengolahan (SHP) hanya berlangsung beberapa bulan dan dilakukan oleh unit produksi darat dan laut di Bangka dan Belitung. Akibatnya, kerjasama tersebut berdampak pada produksi logam timah PT Timah dibandingkan dengan smelter swasta sebagai kompetitornya di Bangka Belitung.
Selanjutnya, manajemen PT Timah bekerjasama dengan smelter untuk melebur bijih timah dengan pasir timah yang diperoleh di WIUP PT Timah sebelumnya. Namun, kerjasama tersebut tidak transparan karena tidak diinformasikan kepada unit produksi dan divisi terkait, yang membuatnya terkesan sebagai perintah dari direktorat operasi produksi yang saat itu dipegang oleh Alwin Albar.
Pada akhir tahun 2018, PT Timah mulai menerima pasokan logam berbentuk balok timah (crude tin) dari beberapa smelter seperti TIN, SBS, VIP, SIP, dan RBT. Kegiatan “jemput bola” kemudian dihentikan, dan produksi timah harus memiliki kadar tinggi atau siap dilebur.
Namun, menurut informasi dari narasumber, perusahaan smelter yang mendapatkan SPK lebur tersebut juga mensubkontrakan pekerjaan peleburan logam timah kepada smelter lain. Misalnya, smelter RBT mengalihkan pekerjaan tersebut kepada smelter seperti DS Jaya Abadi yang sekarang bernama SIP di Ketapang, Pangkal Pinang, smelter ATD di kawasan industri Jelitik, dan satu lagi smelter di Sungailiat.
Namun, pola kerjasama dengan smelter swasta ini diduga tidak transparan, melibatkan kepala unit di Bangka dan Belitung tanpa keterlibatan divisi terkait. Sebagai contoh, smelter menunjuk perusahaan lain untuk melakukan pengiriman bijih timah sesuai dengan SPK yang diberikan oleh PT Timah.
Selanjutnya, pasir timah yang dilebur oleh smelter juga disubkontrakkan ke smelter lain, menciptakan kerumitan dalam rantai pasok produksi timah. Dugaan keterlibatan kepala unit dan wasprod dalam memasukkan smelter lain ke dalam kerjasama tersebut menjadi sorotan.
Peran Kejaksaan Agung RI penting dalam mengusut tata kelola komoditas timah periode 2015-2022. Namun, masih banyak pejabat internal PT Timah yang belum diselidiki, meskipun peran mereka dalam kerjasama tersebut patut dipertanyakan. (**)
