Kajati Asep Maryono berserta Tim Kejati Babel sewaktu jumpa pers terkait kasus Mafia Tanah Kab. Bangka (Foto : Obie)
Pangkalpinang, Asatu Online – Kasus mafia tanah Hutan Produksi Kotawaringin Kabupaten Bangka semakin banyak mendapat sorotan publik setelah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung (Kejati Babel) melakukan penggeledahan di Kantor PT Narina Keisha imani (NKI) di Pangkalpinang, Selasa (2/4/2024).
Pasalnya dalam jumpa pers Kepala Kejati Babel Asep Maryono pada Selasa (2/4/2024), Kajati Asep Maryono menyebutkan, bahwa banyak pejabat yang terlibat dalam kasus dugaan mafia tanah di Mendo Barat, Kabupaten Bangka.
“Kasus ini melibatkan banyak pihak, termasuk beberapa pejabat. Namun, siapa yang akan menjadi tersangka akan ditentukan oleh tim penyidik setelah proses penyelidikan lebih lanjut,” katanya
Kemudian Kajati Asep Maryono, menjelaskan bahwa penggeledahan di PT NKI dilakukan lebih awal untuk memberikan ruang yang lebih luas dalam proses penyidikan.
“Ini menunjukkan keseriusan kami dalam menyelesaikan permasalahan ini. Kami melihat pentingnya penggeledahan ini dalam proses penyidikan,” ujarnya dalam jumpa pers di halaman kantor Kejati Babel pada Selasa (2/4/2024).
“Dalam penggeledahan tersebut, kami berhasil mengamankan sejumlah dokumen yang sangat penting untuk mendukung proses pembuktian, termasuk buku tabungan, rencana kerja, dan dokumen lain yang terkait,” tambahnya.
Merujuk kepada isi Naskah Perjanjian Kerjasama antara Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan PT Narina Keisha Imani (NKI) ada 3 nama pejabat yang sangat bertanggung jawab dalam hal ini, yaitu antara lain, Erzaldi Rosman (mantan Gubernur Babel) yang waktu perjanjian pemanfaatan hutan tersebut sebagai Pihak Pertama Gubernur Kep. Bangka Belitung.
Selain Erzaldi Rosman ada nama Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kep. Babel waktu itu H.Marwan, S, Ag yang sekarang menjabat Sekretaris DPRD Provinsi Kep. Babel. Kemudian ada nama M. Haris AR, AP, MH yang sekarang menjabat Pj Bupati Bangka, waktu itu M. Haris AR menjabat Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Kep. Babel dan M. Haris AR sebagai Ketua Tim Telaah. ***
