Aset Kebun Sawit Terpidana Jono Pinem yang disita (Foto : ist)
Jakarta, Asatu Online – Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah melakukan sita eksekusi terhadap tanah dan bangunan rumah serta kebun sawit yang dimiliki oleh Terpidana Jono Pinem pada Selasa, 26 Maret 2024.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, menyampaikan kepada wartawan bahwa aset yang disita dari Terpidana Jono Pinem meliputi tanah dan bangunan seluas 292 m² yang terletak di Kelurahan Bangka Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, serta kebun sawit seluas 4946 m² di Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.
Kapuspenkum menjelaskan, “Tindakan eksekusi ini dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor: 13/Pid.Sus/2023/PN.Sag Tanggal 04 April 2023, di mana Terpidana Jono Pinem dinyatakan bersalah karena tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, yang berakibat pada kerugian pendapatan negara. Akibat perbuatannya, Jono Pinem dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp4.494.938.364 (empat miliar empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).”
Kemudian, Ketut menerangkan, “Pelanggaran yang dilakukan oleh Jono Pinem adalah melanggar Pasal 39 Ayat (1) huruf I Undang-Undang 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.”
“Proses eksekusi ini melibatkan Tim Pengendalian Eksekusi dari Subdit Tindak Pidana Perpajakan Direktorat UHLBE dan Pusat Pemulihan Aset, Tim dari Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sanggau, serta Penyidik Pajak Kanwil Kalimantan Barat, Kasi Uheksi Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Pontianak, dan Badan Pertanahan Nasional, bersama dengan unsur pemerintahan setempat seperti Kecamatan dan Kepala Desa,” tambah Kapuspenkum Ketut Sumedana.
Menurut Ketut, dengan ditetapkannya eksekusi ini merupakan langkah tegas dari Kejaksaan Agung dalam menegakkan hukum dan menegaskan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan tidak akan ditoleransi.
Kapuspenkum berharap semua pihak dapat mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku demi keadilan dan kesejahteraan bersama. ***
