Kantor PT Timah Tbk (Foto : ist)
Pangkalpinang, Asatuonline – Dugaan persekongkolan antara karyawan PT Timah dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mulai terkuak.
PNS bernama Re, dari Dinas ESDM Babel, yang diduga memiliki perusahaan boneka berkaloborasi dengan sang istri, F, yang bekerja sebagai karyawan di PT Timah Tbk dalam hal pengeluaran Surat Perintah Kerja (SPK) tambang untuk pihak ketiga.
Keterlibatan pasangan ini diduga dalam pembentukan perusahaan boneka yang mendukung praktik korupsi di perusahaan Badan Usaha Milik Negara PT Timah Tbk.
Bahkan, informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa F pernah menjabat sebagai pejabat yang mengeluarkan SPK tambang untuk pihak ketiga.
Dengan terungkapnya fakta ini, manajemen dan direksi PT Timah serta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erik Tohir, diharapkan untuk mengambil langkah tegas dalam membersihkan PT Timah dari praktik korupsi yang merajalela. Tindakan nyata harus segera diambil.
Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia
(BPI PNPA RI), Rahmad Sukendar, kepada wartawan di Tangerang, Jumat (15/3).
Rahmad Sukendar meminta Kejaksaan Agung untuk menetapkan status tersangka bagi yang terlibat dalam skandal korupsi tata niaga komoditas timah dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah dari tahun 2015 hingga 2022.
“Kejaksaan Agung diminta mengambil tindakan hukum yang tegas, seperti penetapan status tersangka bagi mereka yang terlibat,” ucapnya.
“Langkah ini penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi dan mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ia menyoroti perlunya pemantauan yang lebih ketat terhadap hubungan antara pejabat pemerintah dan sektor swasta.
“Perlunya pengawasan yang ketat terhadap hubungan antara pejabat pemerintah dan sektor swasta,” tambahnya.
Dirinya berharap agar masyarakat memberikan dukungan penuh kepada Kejaksaan Agung dalam mengungkap dan menindak pelaku korupsi di PT Timah Tbk tersebut.
“Hanya dengan keterbukaan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, korupsi dapat diatasi dan keadilan dapat terwujud,” katanya.
Kasus ini juga harus menjadi momentum untuk mereformasi sistem tata kelola perusahaan dan mekanisme pengawasan di BUMN serta institusi pemerintah lainnya.
Keterbukaan, akuntabilitas, dan integritas harus menjadi landasan utama dalam menjalankan tugas-tugas publik dan bisnis negara demi kesejahteraan bersama.
Sementara itu Humas PT Timah Tbk Anggi Siahaan sampai saat ini belum merespon konfirmasi yang dikirimkan oleh Asatuonline melalui pesan Whatsapp. Padahal pesan whatsapp sudah terkirim Jumat siang. (Asatuonline/Wd)
