Apartemen Puri Kemayoran (APK) Jl. Landas Pacu Barat No.A6, RW.6, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, (Foto: Ist. Asatuonline.id)
Jakarta, Asatu Online – Kontroversi terkait tagihan pembayaran perpanjangan sertifikat induk Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 110/Kebon Kosong dikalangan penghuni APK Kemayoran Jakarta Pusat yang mencapai Rp 94.500.- (sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) per-m2 menuai protes.
Ironisnya, besarnya biaya pembayaran perpanjangan tersebut juga dibebankan ke para penghuni apartemen mengikuti Luas Lantai Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) masing-masing para pemilik unit di Aparteman Puri Kemayoran (APK) Jakarta pusat.
“Saya penghuni di Tower 2 Apartemen Puri Kemayoran (APK), jelas merasa keberatan dan mencekik leher dengan biaya yang begitu mahal. Padahal, sebagian dana untuk pembayaran perpanjangan HGB tersebut telah terkumpul melalui pembayaran IPL – Sinking fund dalam setiap bulannya, namun hingga kini dana tersebut tidak jelas keberadaannya.”
“Apabila pembayaran biaya perpanjangan tersebut tidak dibayarkan pada batas waktu yang telah ditentukan terhitung mulai tanggal 24 Maret 2024. Lanjut Ch, pihak Juddy S dalam catatan surat pemberitahuan akan memberikan sanksi berupa pemadaman listrik,” ungkap Ch dalam keteranganya melalui sambungan telpon pada Kamis (14/3).
“Apartemen Puri Kemayoran (APK) Jakarta Pusat memiliki 2 tower yaitu tower 1-2 kurang lebih 466 unit, dan sangat dikhawatirkan dana IPL – Sinking Fund yang telah terkumpul tersebut diduga telah diselewengkan oleh pihak Juddy S melalui rekening pribadi miliknya,” ujarnya.
Sedangkan, jangka waktu Hak Guna Bangunan nomor 110/Kebon Kosong (HGB Induk Apartemen Puri Kemayoran) Jl. Landas Pacu Barat No.A6, RW.6, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berakhir pada 18 Juli 2024 mendatang dan pembayaran perpanjangan akan dibebankan kepada para penghuni Apartemen Puri Kemayoran (APK) Jakarta Pusat, pungkasnya.
Penulis: (Asatuonline/Wd)
