Tersangka Alwin Albar berbaju rompi tahanan (Foto : ist)
Pangkalpinang, asatuonline.id – Kejaksaan Agung RI terus mengungkapkan modus kecurangan pegawai PT Timah Tbk menggerogori uang negara. Setelah Reza Pahlevi Direktur Utama (Dirut) PT Timah menjadi tersangka, kini giliran Direktur Operasional (Dirops) PT Timah tahun 2017,2018, 2021 Alwin Albar dan tahun 2019- 2020 menjabat Direktur Pengembangan Usaha PT Timah yang menjadi tersangka, Kamis (7/3).
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI mengungkapkan, tersangka ALW adalah tersangka ke – 14. “Dengan tambahan satu orang tersangka tersebut, maka jumlah keseluruhan tersangka sampai saat ini yaitu 14 orang (termasuk tersangka dalam perkara Obstruction of Justice).”
Adapun peran tersangka ALW sebagai berikut :
Pada tahun 2018, Tersangka ALW selaku Direktur Operasi PT Timah Tbk periode 2017 s/d 2018 bersama Tersangka MRPT selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dan Tersangka EE selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk menyadari pasokan bijih timah yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan smelter swasta lainnya. Hal itu diakibatkan oleh masifnya penambangan liar yang dilakukan dalam wilayah IUP PT Timah Tbk.
Atas kondisi tersebut, Tersangka ALW bersama dengan Tersangka MRPT dan Tersangka EE yang seharusnya melakukan penindakan terhadap kompetitor, justru menawarkan pemilik smelter untuk bekerja sama dengan membeli hasil penambangan ilegal melebihi harga standar yang ditetapkan oleh PT Timah Tbk tanpa melalui kajian terlebih dahulu.
Guna melancarkan aksinya untuk mengakomodir penambangan ilegal tersebut, Tersangka ALW bersama dengan Tersangka MRPT dan Tersangka EE menyetujui untuk membuat perjanjian seolah-olah terdapat kerja sama sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah dengan para smelter.
Pasal yang disangkakan kepada tersangka ALW adalah Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Tersangka ALW tidak dilakukan penahanan karena yang bersangkutan sedang menjalani penahanan dalam penyidikan perkara lain yang tengah diproses oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung.
Selain itu muncul dua nama Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berhubungan erat dengan kasus korupsi tata niaga komoditi timah tahun 2015 – 2022 tersebut.
Kedua PNS Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu berinisial RR dan RE tersebut diduga menjadi direktur di perusahaan boneka diduga termasuk ke grup 30 perusahan boneka yang diduga terlibat.
Di internal dinas, RE dikenal sebagai salah satu pegawai yang sangat populer dan sering menjadi perbincangan. RE adalah seorang PNS yang masih relatif muda, berusia di bawah 40 tahun, dan berasal dari Sungailiat. Ia menikah dengan seorang karyawan PT Timah, yang memiliki posisi strategis di perusahaan tersebut. Sang istri, yang memiliki inisial F, diduga terlibat langsung dalam usaha suaminya sebagai direktur perusahaan boneka.
Keberadaan istri RE di PT Timah, terutama dalam posisi yang mengelola peta IUP, memberikan keuntungan tersendiri bagi RE dalam menjalankan perannya sebagai direktur. Informasi dari peta tersebut sangat penting dalam menentukan lokasi deposit timah yang produktif.
Meskipun sebagai PNS, RE lebih memilih untuk menjadi direktur perusahaan boneka daripada menjalankan tugas sebagai abdi negara. Hal ini menunjukkan betapa empuknya posisi RE di dunia pertambangan.
Sumber dari internal ESDM mengungkapkan bahwa modus seperti ini bukanlah hal baru dalam lingkungan dinas tersebut. Namun, kasus ini menjadi terangkat karena adanya penyidikan dari Kejaksaan Agung RI.
Selama penyidikan berlangsung, penyidik baru menetapkan tersangka dari kluster PT Timah dan smelter saja, sementara kluster Pemda masih belum tersentuh. Kerugian negara akibat kasus ini juga sangat besar, mencapai ratusan triliun rupiah menurut keterangan ahli lingkungan dari Institut Pertanian Bogor.
Penyidikan yang dilakukan Jampidsus Kejaksaan Agung RI atas kasus korupsi tata niaga komoditas timah menemukan hal yang mencengangkan, di mana ditemukan duit Deposito di sebuah Bank senilai Rp 1,3 triliun yang dimiliki oleh anak salah satu tersangka, serta adanya 30 perusahaan boneka.
Sumber internal Kejaksaan menyatakan bahwa PNS yang dimaksud telah diperiksa berkali-kali oleh penyidik, namun terkait modus belum mau dijelaskan lebih lanjut. Namun, dia menegaskan bahwa orang tersebut adalah PNS dan memiliki jabatan di Dinasnya.
Dalam penyidikan ini, kerugian negara mencapai Rp 271 triliun, dan para tersangka dijerat dengan beberapa pasal yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Berikut adalah nama-nama tersangka yang terlibat dalam kasus ini.
1. Tamron alias Aon Beneficial Ownership CV VIP dan PT MCM.
2. Achmad Albani selaku Manager Operasional Tambang CV VIP dan PT MCM.
3. Suwito Gunawan Komisaris PT Stanindo Inti Perkasa.
4. MB Gunawan Direktur Utama PT Stanindo Inti Perkasa .
5. Mochtar Riza Pahlevi Tabrani
Direktur Utama PT Timah, Tbk Tahun 2016-2021.
6. Hasan Tjhie
Direktur Utama CV Venus Inti Perkasa.
7. Emil Ermindra
Direktur Keuangan PT Timah, tbk Tahun 2017-20218.
8. Kwang Yung als Buyung.
9. Toni Tamsil als Akhi kakaknya Aon.
10. Robert Indarto selaku Dirut CV Sariwiguna Sentosa.1
1. Rosalina GM PT Tinindo Internusa
12. Suparta, Direktur PT RBT.
13. Reza Ardiansyah, Direktur Business Development PT RBT. (red)
