Lusje Anneke Tabalujan, penandatanganan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, pada Senin (19/2/2024) di Ruang Pertemuan OR Kantor Wali Kota Pangkalpinang. (Foto : Ist)
Pangkalpinang, Asatu Online – Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari prinsip otonomi daerah. Keberhasilan pembangunan suatu daerah selalu ditandai oleh tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dengan sejumlah indikator penilaian.
Hal ini disampaikan oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, Lusje Anneke Tabalujan, saat menghadiri sosialisasi dan penandatanganan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, pada Senin (19/2/2024) di Ruang Pertemuan OR Kantor Wali Kota Pangkalpinang.
Menurut Lusje, salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik adalah pengelolaan manajemen risiko pada perangkat daerah. Sebagai pemerintah daerah, Kota Pangkalpinang selalu berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui praktik pengelolaan risiko yang efektif dan terintegrasi.
“Pengelolaan risiko pada perangkat daerah merupakan suatu keharusan untuk memastikan bahwa kebijakan, program, dan layanan publik yang kami berikan berjalan dengan lancar, efisien, dan efektif,” ujarnya.
Oleh karena itu, Lusje menekankan bahwa seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota wajib berkomitmen dengan melakukan:
1. Identifikasi Risiko yang komprehensif pada setiap tingkat perangkat daerah.
2. Analisis Risiko yang mendalam untuk memahami dampak dan kemungkinan terjadinya risiko yang telah diidentifikasi, untuk menetapkan prioritas dan mengembangkan strategi pengelolaan risiko yang efektif.
3. Pengembangan strategi pengelolaan risiko, dengan berkomitmen untuk mengembangkan strategi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik perangkat daerah. Melalui langkah-langkah pencegahan, mitigasi, transfer risiko, dan retensi risiko sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku.
4. Implementasi tindakan korektif dan pencegahan, dengan semua perangkat daerah secara aktif mengimplementasikan tindakan untuk mengelola risiko yang telah diidentifikasi.
5. Transparansi, akuntabilitas, serta tanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil dalam pengelolaan risiko.
Melalui komitmen yang kuat dari semua jajaran Perangkat Daerah, didukung dengan penerapan aplikasi SIMENTARI sebagai upaya untuk mengoptimalkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terintegrasi secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, pengelolaan risiko yang efektif dan terintegrasi diyakini dapat berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Ini bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dan mewujudkan misi Kota Pangkalpinang dalam tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, efektif, dan efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Lusje berharap seluruh stakeholder dapat mendukung mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan risiko yang efektif dan terintegrasi pada tahun 2024 ini.
Kegiatan juga dihadiri oleh Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Perwakilan Bangka Belitung, Faesol Cahyo Nugroho, Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Kepala Perangkat Daerah, serta Camat se-Kota Pangkalpinang. (Geil
