Caption : Caleg Andi Kusuma (Foto : dok.pribadi)
Bangka, Asatu Online — Calon Legislator (Caleg) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai PDI P, Andi Kusuma, membantah tuduhan terkait transaksi politik uang yang tidak terdistribusikan ke konstituen pemilih, seperti yang dilaporkan oleh media massa.
Dalam pernyataan resminya yang diterima oleh redaksi Asatu Online pada Rabu (14/2), Andi memberikan klarifikasi bahwa tim suksesnya tidak merekrut konstituen dengan iming-iming sejumlah uang untuk mendukungnya dalam pencoblosan.
Andi menjelaskan bahwa selama masa kampanye, timnya telah bermitra dengan lembaga konsultan politik Garda Independen sebagai tim pemenangan Pemilu. Garda Independen yang dipimpin oleh Sri Suwanto telah membentuk 700 tim untuk mendukung kampanye Andi Kusuma.
“Mereka merekrut siapa pun yang secara sukarela ingin bergabung sebagai petugas kampanye sesuai dengan PKPU 15,” ujar Andi melalui pesan seluler.
Dari 700 tim yang aktif selama dua bulan tersebut, hanya 28 titik bimbingan teknis (bimtek) yang berhasil divalidasi, dengan total 14 ribu peserta yang berhasil menjadi petugas kampanye Andi Kusuma setelah melalui tiga tahapan validasi: penjaringan form, konsolidasi bimtek, dan verifikasi personal.
Andi menyatakan bahwa saat melakukan penjaringan form, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi mereka yang ingin menjadi kader PDI P dan mendukungnya untuk memenangkan kursi legislatif. Namun, pihaknya menemukan tindakan pemalsuan tanda tangan dalam proses tersebut, sehingga peserta yang melakukan tindakan tersebut diskualifikasi.
Terkait isu politik uang, Andi menjelaskan bahwa uang yang diberikan kepada petugas kampanye adalah gaji atau honorarium, bukan untuk mempengaruhi hasil pemilihan. Besaran honorariumnya adalah antara 2.500 hingga 3.000 rupiah per hari selama dua bulan masa kerja.
“Kami memberikan honorarium kepada petugas kampanye yang telah tervalidasi. Yang tidak tervalidasi tidak mendapatkannya. Jadi tidak ada konsep politik uang,” tegasnya.
Andi menyadari bahwa politik uang merupakan pelanggaran serius dan dapat dikenai sanksi hukum. Oleh karena itu, sebagai tindakan pencegahan dan untuk menghindari tersebarnya hoaks yang merugikan, Andi dan timnya telah melaporkan data petugas kampanye kepada KPU.
“Kami melaporkan kepada KPU dan Bawaslu mengenai total petugas kampanye yang telah tervalidasi. Kami tidak memiliki niatan untuk melanggar hukum,” tutup Andi, sambil mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas dan mematuhi aturan agar Pemilu dapat berlangsung secara damai.
Penulis : man
