Caption : Lusje Anneke Tabalujan, Penjabat Wali Kota Pangkalpinang, menghadiri rapat koordinasi penanganan inflasi daerah secara virtual pada Senin (12/2/24). Foto : Ist
Pangkalpinang, Asatu Online– Lusje Anneke Tabalujan, Penjabat Wali Kota Pangkalpinang, menghadiri rapat koordinasi penanganan inflasi daerah pada bulan Februari bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan sejumlah instansi terkait secara virtual, pada Senin (12/2/2024). Rapat koordinasi ini juga diikuti oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pangkalpinang, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menekankan peran pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu dan mensosialisasikan hak pemilih untuk mensukseskan pemilu. Selain itu, Tito juga meminta stakeholder dan instansi terkait untuk mengupdate tinjauan inflasi.
Laporan awal disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), diikuti oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas). Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, melaporkan adanya kenaikan harga beberapa komoditas sebesar 10 persen dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah, antara lain jagung, beras medium di zona 1, 2, dan 3, serta beras premium di zona 1, 2, dan 3.
“Arief menyoroti bahwa harga tertinggi kebanyakan terjadi di wilayah timur. Selain itu, pemerintah juga terus melakukan varian untuk mengisi cadangan pangan,” ujarnya.
Arief juga mengapresiasi peran aktif pemerintah daerah dan seluruh stakeholder dalam pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang tersebar di 374 titik di 38 provinsi. Pemerintah juga telah melakukan penyaluran bantuan beras sejak tahun 2023 hingga 2024.
“Pemerintah memastikan stabilisasi harga beras dengan menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras mulai tanggal 8 hingga 14 Februari, dan akan dilanjutkan kembali mulai tanggal 15 Februari. Langkah ini diambil untuk menghormati pelaksanaan pemilu dan pemutakhiran data BPS,” tambahnya.
Penulis : gei
