Penampakan proyek pembangunan Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang yang tidak selesai tepat waktu (Foto : Dok.asatuonline.id)
Pangkalpinang, Asatu Online – PPK proyek pembangunan Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang seharusnya telah memasukkan kontraktor PT Mulia Kreatif Perkasa ke dalam daftar hitam (blacklist) karena melanggar perjanjian kontrak pembangunan Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang di Provinsi Bangka Belitung.
Nomor kontrak kerja antara BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang dan kontraktor PT Mulia Kreatif Perkasa, yaitu 003/SPK/PLMKP/BPJS-KES/VI/2023, menetapkan waktu pelaksanaan selama 200 hari kalender, berakhir pada 31 Desember 2023.
Namun, realisasi pekerjaan fisik proyek Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang saat ini masih di bawah 50 persen. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan pihak pemborong untuk membangun kantor sesuai kontrak.
Meskipun diberikan waktu perpanjangan kontrak, kemungkinan pekerjaan tidak akan selesai. Tanpa sanksi berupa blacklist, dikhawatirkan adanya dugaan kolusi antara PPK BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang dan kontraktor PT Mulia Kreatif Perkasa.
Sanksi bagi kontraktor yang tidak menyelesaikan proyek pemerintah tepat waktu mencakup beberapa opsi:
1. Denda Keterlambatan: Kontraktor dapat dikenai denda harian atau bulanan sesuai ketentuan kontrak.
2. Pemotongan Pembayaran: Pemberi proyek dapat memotong sebagian atau seluruh pembayaran jika terjadi keterlambatan.
3. Pembatalan Kontrak: Proyek dapat dibatalkan jika keterlambatan dianggap serius.
4. Penalti Kinerja: Kontraktor dapat dikenai penalti kinerja sesuai dengan ketidakmampuannya memenuhi tenggat waktu.
5. Gugatan Hukum: Pemberi proyek dapat menggugat kontraktor untuk mendapatkan ganti rugi.
6. Penolakan Tender Masa Depan: Kontraktor yang sering terlambat dapat ditolak dalam tender proyek berikutnya.
7. Blacklist Kontraktor: Kontraktor dapat dimasukkan ke dalam daftar hitam, mempengaruhi reputasi dan peluang mendapatkan proyek.
Sanksi ini dirancang untuk mendorong kontraktor mematuhi jadwal proyek dan melindungi kepentingan pemberi proyek, serta memastikan proyek infrastruktur selesai tepat waktu.
Sementara itu, BPJS Kesehatan belum merespon konfirmasi dari Asatu Online. Namun, BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang mengundang awak media ke kantornya pada 25 Januari 2024 pukul 13.00 WIB untuk membahas permasalahan ini.
“Terima kasih atas konfirmasi nya pak, mungkin besok siang jika ada waktu dengan hormat kita mengundang bapak ke kantor supaya bisa berdiskusi dan kami akan coba hadirkan perwakilan tim kontraktor dan pihak MK sebagai pengawas..terima kasih atas perkenaannya, ” jelas Tri Wibowo, Rabu malam (24/1/2024) melalui pesan Whats App.
Penulis: man
