Penampakan proyek pembangunan Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang yang mangkrak (Foto : dok. asatuonline.id)
Pangkalpinang, Asatu Online – Humas BPJS Kesehatan Pangkalpinang, Tri Wibowo, memberikan penjelasan terkait keterlambatan proyek pembangunan Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang yang senilai Rp 17 miliar.
Tri Wibowo mengakui bahwa terdapat keterlambatan dalam pekerjaan proyek tersebut. “Penyelenggaraan pembangunan gedung kantor BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang telah melalui berbagai proses yang secara bertahap dan memenuhi standar ketentuan dan persyaratan yang berlaku dalam proses pengadaan jasa konstruksi bangunan,” ungkapnya melalui pesan WhatsApp pada Selasa malam (23/01/2024).
Menurutnya, pihak penyedia atau developer pembangunan gedung telah bersedia untuk melakukan perbaikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Meskipun terjadi keterlambatan, proses pembangunan masih terus berlanjut dan tidak berhenti.
Tri Wibowo menyebut bahwa akibat keterlambatan tersebut, BPJS Kesehatan sebagai user mengenakan sanksi administratif, seperti peringatan tertulis dan denda administratif sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.
“Sudah menerapkan aturan sesuai dengan ketentuan berlaku seperti peringatan tertulis dan denda administratif sesuai kontrak,” ujarnya.
Selain itu, Tri Wibowo menjelaskan bahwa pihak BPJS Kesehatan memperhatikan aturan-aturan terkait kewajiban penyedia atau developer, termasuk undang-undang dan peraturan pemerintah terkait pembangunan. Dengan ketentuan tersebut, penyedia jasa konstruksi dapat dikenakan sanksi jika melanggar peraturan yang tertuang dalam kontrak.
Sebelumnya, proyek pembangunan kantor BPJS Kesehatan Pangkalpinang senilai Rp 17.694.000.000 dilaporkan mangkrak. Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, Bintang Simatupang, menyatakan bahwa kejaksaan hanya terlibat dalam pelelangan, sementara pembangunan fisik tidak melibatkan pihak Kejaksaan Negeri Kota Pangkalpinang.
Tim Aliansi Wartawan Muda Bangka Belitung (AWAM Babel) telah mengonfirmasi pernyataan Tri Wibowo kepada Kepala Seksi Intelejen Kajari Pangkalpinang, Bintang Simatupang, yang menyatakan bahwa proses proyek tersebut tidak diawasi oleh Kejari Pangkalpinang.
“Kita masih cek data di sini, kata Kasi Datun, pendampingan dari pusat hanya untuk pelelangan, sedangkan untuk pembangunan fisik kita tidak terlibat,” tegasnya pada Selasa (23/1).
Bintang Simatupang juga menyampaikan terima kasih atas informasi yang diberikan dan berjanji akan segera melakukan pengecekan langsung ke lokasi proyek tersebut. “Nanti siang kita akan cek ke lapangan,” tutupnya.
Penulis : Yk/ man
