Jakarta, Asatu Online – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan kembali menerima penghargaan. Kali ini penghargaan ini diberikan Wakil Presiden RI terkait dengan cakupan layanan BPJS Kesehatan.
Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid secara langsung menghadiri acara sekaligus menerima trofi penghargaan Universal Healt Coverage (UHC) Awards pada Selasa, 14 Maret 2023 di Jakarta.
Pada kesempatan tersebut, Riza menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak dan termasuk pihak BPJS Kesehatan cabang Bangka Selatan dalam rangka mencapai Predikat UHC.
“Kami menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, termasuk pihak BPJS Kesehatan yang sudah berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan untuk pencapaian ini” ujar Riza.
Tentu saja kita bersyukur dengan penghargaan ini, namun terpenting adalah bagaimana rakyat terlayani dan merasakan manfaatnya.
Penghargaan pertama untuk Bangka Selatan ini tidak terlepas dari peningkatan cakupan layanan kepesertaan BPJS Kesehatan. Kenaikan cakupan layanan BPJS Kesehatan di wilayah Bangka Selatan saat ini telah mencapai 96,4% atau setara 194 ribu jiwa.
Angka ini meningkat drastis dibandingkan kondisi Oktober tahun 2022 yang hanya sebesar 66,7%. Anggaran yang disiapkan tahun 2023 ini pun mencapai lebih dari 30 milyar rupiah.
Keberhasilan ini juga sejalan dengan penuntasan Program Berobat Gratis Menggunakan KTP yang juga merupakan janji politik Riza-Debby.
Seperti disampaikan sebelumnya bahwa Janji Politik Riza-Debby antara lain Berobat Gratis Menggunakan KTP, Bantuan Seragam dan Perlengkapan Sekolah, Bantuan UMKM dan Bantuan Bibit Sawit dan Pupuk.
Berikut point yang disampaikan oleh Bpk. Wakil President RI, dalam acara penyerahan Penghargaan UHC kepada Pemerintah Daerah.
Indonesia menjadi Salah satu nagara dengan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan yang besar, sehingga hampir seluruh penduduk mendapat perlindungan kesehatan yang memadai, terus dukung bersama untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) yang ditargetkan RPJMN 2020-2024 yaitu sedikitnya 98% dari total populasi menjadi anggota JKN.
Dukungan optimalisasi pelaksanaan program JKN dari seluruh pemangku kepentingan hendaknya tidak sebatas pemenuhan instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2022, tetapi juga dilandasi dengan itikad untuk senantiasa meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi seluruh masyarakat.
Arahan wakil presiden :
1. Pemerintah daerah agar mengambil peran lebih dengan mendaftarkan penduduk rentan ke BPJS Kesehatan, antara lain para penyandang disabilitas, warga Lanjut Usia dan masyarakat terlantar.
2. Memastikan seluruh pemberi kerja di wilayahnya untuk mendaftarkan pekerja dan anggota keluarganya sebagai peserta tanpa terkecuali, dan mendorong penduduk pekerja informal yang mampu secara finansial untuk mendaftarkan dirinya dan keluarganya dalam program JKN.
3. Mendorong upaya peningkatan mutu layanan kesehatan melalui penyediaan fasilitas kesehatan termasuk SDM kesehatan, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan yang bermutu.
4. BPJS Kesehatan agar terus meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh peserta, program JKN harus betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sekaligus membanggakan bagi bangsa Indonesia.
Terdapat 22 provinsi dan 334 Kota/Kabupaten yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) dengan cakupan kepesertaan program JKN minimal 95% dari total penduduk. Pencapaian Pemda penerima penghargaan diharapkan dapat diikuti oleh pemda pemda lainnya.
Terus tingkatkan cakupan kepesertaan maupun kualitas pelayanan kesehatan, sekaligus pastikan masyarakat menjadi peserta aktif dalam program jaminan kesehatan nasional. Rilis .
