Pangkalpinang, Asatu Online – Petugas Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pangkalpinang bersama BPS Kepulauan Bangka Belitung mendatangi Walikota Pangkalpinang, Maulan Aklil di kantornya, Senin (24/10/2022).
Mengenakan seragam berwarna hitam, sejumlah petugas mulai dari Kepala BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Toto Haryanto Silitonga didampingi Kepala BPS Kota Pangkalpinang, Ahmad Thamrin langsung menuju ruang kerja Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil. Kedatangan tim BPS ini pun disambut ramah oleh Maulan Aklil di ruang kerjanya.
Toto Haryanto mengatakan, kedatangan rombongannya ini untuk melakukan pendataan terhadap keluarga Maulan Aklil dalam kegiatan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Dimana kegiatan ini telah dimulai sejak 15 Oktober sampai 14 November 2022 mendatang.
“Jadi di sini kita mulai melakukan pendataan terhadap pak walikota, terutama berkaitan dengan Regsosek,” katanya.
Toto Haryanto mengungkapkan, dengan dilakukannya pendataan terhadap seorang tokoh masyarakat seperti seorang kepala daerah diharapkan dapat menjadi role model atau contoh bagi masyarakat.
Terutama agar mau memberikan data seakurat mungkin. Dimana data itu menjadi akar pembangunan Indonesia ke depannya.
Pendataan Regsosek merupakan agenda prioritas pemerintah sebagai sebuah momentum menuju terwujudnya satu data perlindungan sosial.
Pembenahan sistem pendataan yang terintegrasi ini diharapkan bisa mencegah persoalan klasik dalam penyaluran bantuan sosial yang sering kali tidak tepat sasaran.
“Jadi mereka menjadi role model, karena kita semua harus didata. Baik pejabat dan keluarga yang paling miskinpun harus kita data,” jelas Toto.
Walikota Pangkalpinang, meminta masyarakat jujur dan transparan saat petugas pendataan awal program Regsosek 2022 dari BPS setempat datang ke rumah warga.
Dikatakan Molen, hasil pendataan dari masyarakat tersebut bisa dijadikan acuan pemerintah pusat maupun daerah dalam membuat sebuah kebijakan. Satunya di antaranya kebijakan terkait ekonomi.
Maka dari itu masyarakat harus terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Pemerintah juga butuh informasi yang valid untuk memudahkan membuat kebijakan kebijakan baru di masa yang akan datang.
“Isi data dengan sejujur-jujurnya, apa adanya agar data yang diperoleh ini memang benar-benar bisa menjadi bahan untuk mengambil kebijakan pemerintah pusat. Ini supaya tidak terjadi data yang tidak valid sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak bagus,” katanya.
