Foto : Elis Lisnawati Ketua DPC Tasikmalaya Manggala Garuda Putih
Tasikmalaya, Asatu Online – Ketua DPC Tasikmalaya Manggala Garuda Putih Elis Lisnawati menyampaikan kami mendukung langkah Kabiro Investigasi DPP Manggala Garuda putih, Agus Satria dalam membongkar kasus Korupsi di PUPR Kota Tasikmalaya yang sudah mengakar sejak lama.
Elis menambahkan bahkan di Tahun 2019 sudah terjadi peristiwa Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), terkait pengelembungan Mark up anggaran peningkatan jalan yang menetapkan 4 tersangka, imbuhnya.
Demi perubahan pembangunan di Kota Tasikmalaya berharap Investigasi DPP Manggala Garuda Putih, untuk segera mrlaporkan ke Apartur Penegak Hukum (APH), baik ke Kejati maupun KPK .
Untuk efek jera tidak ada korupsi di kota Tasik Malaya untuk kepentingan kelompok saja, tegas Elis, Minggu.
Agus Satria Kabiro Investigsi Garuda Putih menjelaskan bahwa persaingan usaha merupakan persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan berbagai cara guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya produksi sekecil – kecilnya.
Pada dasarnya banyak sekali praktik dalam persaingan usaha yang dilarang, kata Agus.
Dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli. Proyek pekerjaan fisik di Kota Tasikmalaya disoal oleh pegiat anti korupsi Jawa Barat.
“Pasalnya, yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Tasikmalaya diduga dimonopoli oleh pengusaha tertentu. Ada apa di lelang ulang, ini sudah kelihatan terjadi sesuatu yang mengarah ke Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN),” jelasnya.
Hal ini terjadi di Kota Tasikmalaya beberapa kegiatan di kuasai atau di monopoli jelas sudah terjadi monopoli dan persaingan tidak sehat, imbuh Agus.
Menurutnya, satu kegiatan yang dilarang dalam penyelenggaraan persaingan usaha yang sehat yaitu Persekongkolan dalam Tender. Salah satu bentuk praktek persaingan usaha yang dilarang dengan ancaman pidana dalam Pasal 48 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 berupa denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah), atau kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan, tutur Agus Satria.
DPP Manggala Garuda Putih (MGP) akan mengusut tuntas tentang kejanggalan ini bahkan data datanya sudah dia pegang.
“Boroknya permainan proyek di Pemkot Tasikmalaya sudah kentara dan akan kami bongkar, siapa pelakunya,” ungkapnya.
Agus mengaku tak segan segan akan melaporkan kasus ini ke aparat penegak hukum (APH) bila benar benar ditemukan adanya unsur korupsi dalam pengadaan proyek tersebut.
Kami menduga bila dari awalnya sudah tidak benar maka indikasi kongkalingkong dalam sebuah proyek akan terungkap.
Dan dari situlah awalnya terjadi korupsi, siapa tahu ada praktek suap untuk memenangkan proyek tertentu.
“Ini akan kami bongkar dan laporkan ke APH bila terjadi korupsi,” tegas Agus satria.
Bahkan, sudah terjadi kerugian negara adanya dugaan di gratifikasi di proyek Banprov PUPR tahun anggaran 2022 proses lelang sudah di kondisikan dengan pihak Pokja Kota Tasik Malaya diantaranya ialah :
Pembangunan Jalan Lingkar Utara Segmen Sukanagara Suka Asih Paket 1 paket Kontruksi Pekerjaan Kontruksi Thn Anggaran 2022 Rp.1.8. M
Pembangunan Jalan Lingkar Utara Segmen Sukanagara Suka Asih Paket II Pekerjaan Kontruksi Anggaran Thm 2022 Rp.4.5 M
Pembangunan Jalan Lingkar Utara Segmen Sukanagara Suka Asih Paket III paket Kontruksi Anggaran Thn 2022 Rp 5.5 M.
Pembangunan Creative center komplek Dadaha Kelurahan Nagarawangi Kecamatan Cihideng Tasik Malaya Paket Kontruksi Bankeu Tahun Anggaran 2022 Rp.14.2 M, ujar Agus Satria saat dikonfirmasi awak media, Minggu (16/10)…(Whyu)
