Jakarta, Asatu Online – Kementerian Pendidikan menggagas program digitalisasi pendidikan sejak tahun 2019, Anggaran DAK fisik yang meliputi pengadaan Teknologi Informasi dan Teknologi (TIK) menjadi tujuan strategis dalam sebuah pembangunan pendidikan yang di gelontorkan tidak sedikit daerah pemerintah pusat untuk Disdik Kota Kabupaten se-Indonesia.
Oleh karena itu, kami selaku Manggala Garuda Putih (MGP) ikut mengawasi anggaran besar untuk Pendidikan sebagai salah satu contoh Disdik di Kabupaten Garut, kata Agus Satria Kabiro Investigasi Maggala Garuda Putih.
Agus menyampaikan dari awal proses usulan sampe dengan proses tingkat pemenang dan banyak terjadi kejanggalan dan sebuah modus kejahatan Korupsi untuk kepentingan kelompok tertentu anggaran Disdik pengadaan TIK Kabupaten Garut 20 miliar.
Ironisnya, terdapat sejumlah masalah dari mulai administrasi proses lelang e katalog, tutur Agus Satria.
Agus menjelaskan bahwa telah terjadi benturan kepentingan dari mulai pemilihan penyedia, merk sudah terjadi dugaan KKN di lingkungan Disdik karena sudah memilah penyidia sebelum ditentukan pemenang dan di klik oleh operator.
Bahkan, kami investigasi dari awal banyak penyedia membawa dan mengatasnamakan petinggi aparat penegak hukum dari mulai Jabar sampai membawa nasional sehingga proses lelang pengadaan tik tidak sesuai regulasi yang harus di jalankan tidak dibuatkan kepanitiaan untuk menentukan layaknya sebuah merk.
“Contoh, dalam hal ini laptop atau crombook karena adanya persengkongkolan dalam sebuah media, pada saat itu Kejari Kab Garut sedang melakukan penyelidikan tapi sampai saat ini belum dilanjutkan,” jelas Agus Satria dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (6/8).
Sementara itu, potensi kerugian negara pengadaan tik dari mulai proses pemenang dan sampai proses pengiriman sudah pasti ada sebuah rekayasa dan perencanaan untuk mengelabui aparat penegak hukum, BPK dan APIP karena pengawasan dari mereka sangat lemah cenderung pembiaraan KKN itu terjadi.
“Kami Manggala Garuda Putih akan mendesak beberapa Institusi ikut turun tangan inspektorat, BPK dan Kejaksaan agar segera melakukan pemanggilan para pihak Penyedia dan Kadis dan PPK dan segera bentuk tim penyelidikan dugaan KKN pengadaan tik anggaran DAK Tahun 2022,” ujar Agus.
Agus meminta jangan sampai pendidikan dijadikan ajang manfaat oleh para oknum dan bagi kaum kapitalis, pungkasnya…(*)
