Rahmad Sukendar Apresiasi Gebrakan Kapolri Suyudi, Desak Narkoba dan Korupsi Disikat hingga ke Akar

Jakarta, Asatu Online – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Rahmad Sukendar, mengapresiasi langkah awal kepemimpinan Kapolri Suyudi Ario Seto. Namun, ia mengingatkan agar gebrakan tersebut tidak berhenti pada pencitraan, melainkan diwujudkan melalui penegakan hukum yang tegas dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Rahmad menegaskan, pembenahan Polri harus berjalan dari tingkat Mabes hingga jajaran paling bawah. Pemberantasan kejahatan, menurutnya, tidak boleh tebang pilih, termasuk dalam penindakan kasus narkoba dan tindak pidana korupsi.

“Gebrakan Kapolri patut diapresiasi. Namun, yang terpenting adalah hasil nyata yang dirasakan masyarakat. Jangan hanya ramai di awal, tetapi melemah dalam pelaksanaannya,” ujar Rahmad, Rabu (14/10/2026).

Menurut Rahmad, pemberantasan narkoba harus menjadi prioritas karena dampaknya merusak generasi bangsa. Namun, penindakan terhadap jaringan narkoba tidak boleh membuat pemberantasan korupsi kehilangan perhatian.

“Jangan hanya narkoba yang disikat, korupsi juga harus dibersihkan sampai ke akar-akarnya. Kalau ingin penegakan hukum yang berkeadilan, semua bentuk kejahatan harus ditindak secara profesional tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Ia meminta aparat penegak hukum tidak hanya menyasar pelaku di lapangan, tetapi juga mengusut pihak-pihak lain yang terbukti terlibat berdasarkan alat bukti dan proses hukum yang berlaku.

Rahmad juga menyoroti pentingnya pengawasan internal Polri. Menurutnya, anggota yang menyalahgunakan kewenangan harus ditindak tegas agar tidak merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Ia menilai, komitmen pemberantasan kejahatan harus dibarengi transparansi dalam penanganan perkara. Penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi jabatan, kekuasaan, maupun kedekatan dengan pihak tertentu.

“Jangan sampai hukum terlihat tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus bertanggung jawab. Tidak boleh ada perlakuan istimewa,” katanya.

Rahmad menambahkan, semangat Polri untuk masyarakat harus dibuktikan melalui pelayanan yang profesional, perlindungan terhadap warga, serta penanganan perkara yang adil dan akuntabel.

Perubahan di tingkat pimpinan, lanjutnya, harus diikuti seluruh anggota hingga ke lapangan. Polisi dituntut tegas terhadap pelaku kejahatan, tetapi tetap humanis ketika melayani masyarakat.

BPI KPNPA RI berharap kepemimpinan Kapolri mampu memperkuat kepercayaan publik melalui penegakan hukum yang konsisten dan terbuka terhadap pengawasan.

Rahmad menegaskan, keberhasilan pembenahan Polri tidak cukup diukur dari banyaknya pengungkapan kasus atau pernyataan tegas pimpinan. Hasilnya harus terlihat dari upaya menekan kejahatan, membongkar jaringan narkoba, mengusut korupsi, serta meningkatkan rasa aman masyarakat.(why/mn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *