Pangkalpinang, Asatuonline.id – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pangkalpinang memiliki anggaran yang sangat minim untuk pembinaan atlet dan persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VI dalam waktu dekat di Kabupaten Bangka Barat (Babar). Hal ini mendapat sorotan tajam legislatif, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pangkalpinang, Depati MA Gandhi, Rabu (22/6/2022).
Ia menilai, dana hibah yang diberikan oleh pemerintah kota pada Tahun 2022 memang jauh dibanding ekspektasi. Padahal menurut Gandhi, sudah sewajarnya pemerintah setempat menambah anggaran tersebut.
Seperti yang diketahui KONI Pangkalpinang hanya mendapatkan dana hibah sebesar Rp500 juta pada Tahun 2022 ini. Jumlah dana tersebut dinilai sangat kurang untuk pembinaan atlet menjelang Porprov pada Juli 2022 mendatang.
“Dana hibah dari Pemerintah Kota Pangkalpinang pada Tahun 2022 tentu jauh dari ekspektasi yang hanya Rp500 juta. Jadi sudah sewajarnya Pemkot menambah anggaran tersebut,” kata dia.
Gandhi menyebut, pihaknya sendiri telah mendengar aspirasi maupun keluhan pengurus KONI dan ketua pengurus cabang olahraga masing-masing. Pada tahun-tahun sebelumnya dana hibah yang diberikan eksekutif kepada KONI memang tidak pernah sekecil itu. Bahkan dana hibah yang diberikan Rp500 juta tersebut dinilai paling kecil sepanjang kepengurusan KONI Pangkalpinang.
Dana tersebut tentu sangat tidak realistis untuk operasional dan pembinaan atlet pada setiap cabang olahraga. Di mana KONI sendiri membina sekitar 30 cabang olahraga. Jangankan untuk membina cabang olahraga, operasional KONI saja dinilai jauh dari kata cukup.
“Belum pernahlah sekecil ini. Biasanya kalau keadaan normal mencapai Rp1 miliar lebih. Anggaran yang tersedia sangat tidak realistis dalam operasional dan pembinaan kegiatan cabang olahraga yang sudah berkisar 30-an di Pangkalpinang,” jelas Gandhi.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memaklumi dana hibah yang diberikan Pemerintah Kota Pangkalpinang kepada KONI tersebut. Ia menganggap, seiring anggaran yang terbatas dan masih dalam masa pemulihan ekonomi pasca pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) memang dirasa cukup berat untuk pemerintah setempat mengatur penganggaran.
Akan tetapi, pagelaran Porprov yang tinggal menghitung bulan dan anggaran yang sangat minim, hal itu membuat kondisi semakin semrawut dan menimbulkan kekecewaan bagi KONI Pangkalpinang.
