Pangkalpinang, Asatuonline.id – Ketersediaan anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung untuk pembinaan atlet dan persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke-VI di Kabupaten Bangka Barat mendapat sorotan tajam dari legislatif.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang, Depati MA Gandhi menilai, dana hibah yang diberikan oleh pemerintah kota pada tahun 2022 ini memang jauh dari ekspektasi.
Maka dari itu dia menilai sudah sewajarnya pemerintah setempat menambah anggaran tersebut.
Seperti yang diketahui KONI Pangkalpinang hanya mendapatkan dana hibah sebesar Rp500 juta pada tahun 2022 ini.
Dengan dana tersebut dinilai sangat kurang untuk pembinaan atlet menjelang porprov pada Juli 2022 mendatang.
“Dana hibah dari Pemerintah Kota Pangkalpinang pada tahun 2022 tentu jauh dari ekspektasi yang hanya Rp500 juta. Jadi sudah sewajarnya pemkot menambah anggaran tersebut,” kata Ghandi, Rabu (22/6/2022) malam.
Gandhi menyebut, pihaknya sendiri telah mendengar aspirasi maupun keluhan dari pengurus KONI dan ketua pengurus cabang olahraga masing-masing.
Pada tahun-tahun sebelumnya dana hibah yang diberikan eksekutif kepada KONI memang tidak pernah sekecil itu.
Bahkan dana hibah yang diberikan Rp500 juta tersebut dinilai paling kecil sepanjang kepengurusan KONI Pangkalpinang.
Menurutnya, dengan dana tersebut tentu sangat tidak realistis untuk operasional dan pembinaan atlet pada setiap cabang olahraga. Dimana KONI sendiri membina sekitar 30 cabang olahraga.
Ghandi menilai, jangankan untuk membina cabang olahraga, operasional KONI saja dinilai jauh dari kata cukup.
“Belum pernahlah sekecil ini. Biasanya kalau keadaan normal mencapai Rp1 miliar lebih. Anggaran yang tersedia sangat tidak realistis dalam operasional dan pembinaan kegiatan cabang olahraga yang sudah berkisar 30-an di Pangkalpinang,” sebut Gandhi.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) turut memaklumi dana hibah yang diberikan Pemerintah Kota Pangkalpinang kepada KONI tersebut.
Ia menganggap, dengan anggaran yang terbatas dan masih dalam masa pemulihan ekonomi pasca pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) memang dirasa cukup berat untuk pemerintah setempat mengatur penganggaran.
Namun dengan pagelaran porprov yang tinggal menghitung bulan dan anggaran yang sangat minim, hal itu membuat kondisi semakin semrawut dan menimbulkan kekecewaan bagi KONI Pangkalpinang.
“Tentu saja anggaran untuk KONI yang hanya Rp500 juta kami maklumi jika kondisinya reguler. Tapikan ada porprov di depan mata pada tahun 2023. Kondisi ini yang membuat genting stakeholder olahraga di Pangkalpinang,” ucapnya.
Menurut Gandhi, jika pemerintah kota tidak menambah anggaran tersebut DPRD sendiri sudah bersedia menaikan anggaran KONI pada tahun ini dan tahun depan.
Pada prinsipnya legislatif mendukung akan penambahan anggaran, namun dengan syarat harus dirasionalisasikan antara kedua belah pihak yakni Pemerintah Kota Pangkalpinang dan KONI.
Syarat itu juga sebagaimana target dari Kota Pangkalpinang itu sendiri yang ingin kembali merebut juara umum pada Porprov 2023. Karena perlu diingat, Pangkalpinang pada ajang porprov sebelumnya tidak mampu mempertahankan tradisi juara umum Porprov.
Artinya, hal itu perlu dievaluasi kembali secara menyeluruh antara keduanya. Anggaran yang besar juga belum tentu menjamin keadaan tersebut bisa tercapai. Apalagi jika minus anggaran.
“Prinsipnya kami sudah mendengar dan memahami seluruh keadaan ini. Sebenarnya teman-teman di DPRD juga sudah siap menaikkan anggaran KONI, kalau pemkot tidak menambah anggaran. Sekarang tinggal rasionalisasi anggaran tersebut,” ungkap Gandhi.
