Pangkalpinang, Asatuonline.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dicecar warga soal lampu penerangan jalan (PJU) yang belum merata, hingga permasalahan banjir yang tak kunjung usai, saat melakukan reses gabungan di Sekretariat DPW PPP, Minggu (24/4/2022).
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang sekaligus Ketua DPC PPP Kota Pangkalpinang Depati Amir Gandhi menyebut, banyak warga yang mengeluhkan belum mendapatkan lampu PJU di beberapa jalan, hingga banyak yang merasa lelah dengan banjir.
Kegiatan reses tersebut juga disertai buka puasa bersama dengan masyarakat. Sebelum berbuka dialog dimana peserta yang hadir memberikan masukan atau usulan kegiatan program pemerintah daerah.
“Sesuai jadwal badan musyawarah DPRD Kota Pangkalpinang kita melaksanakan atau menyelenggarakan reses anggota DPRD. Banyak hal tadi yang dikemukakan masyarakat yang kami dengar sementara,” kata Gandhi, Minggu (24/4/2022).
Gandhi menyebut, reses kali ini diselenggarakan perfraksi sebab dirasa lebih lengkap, ada empat anggota dewan di PPP yang seluruhnya mengisi daerah pemilihan (Dapil).
“Yang paling banyak itu soal penanganan banjir, bahkan ada yang saat hujan lebat dua jam rumahnya langsung banjir dan sampai sekarang belum ada penindakan apapun. Nah ini akan terus kami kawal aspirasi semacam ini,” tuturnya.
Diakui Gandhi, pajak penerangan jalan di Pangkalpinang cukup tinggi sehingga membuat masyarakat menuntut balik lingkungan tersebut harus terang.
“Karena mereka merasa bayar pajak, jadi harus kembali lagi ke mereka. Kami sampaikan bahwa fraksi PPP melalui pandangan fraksi dan pansus kami sudah menyampaikan itu secara resmi,” ujarnya.
Dia berharap, 20 persen dari kuota pajak penerangan jalan itu dapat kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan dan penerangan jalan.
“Bukan hanya sekedar lisan ngomong saja, tapi kami resmikqn melalui dokumen resmi dalam bentuk rekomendasi pansus kemarin,” jelasnya.
