Tsunami Politik Ancam Tiga Parpol Pengusul Tunda Pemilu

  • Bagikan
banner 468x60

Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar-Puan (LGP) H. Mochtar Mohamad (Dok. pribadi)

Cirebon, asatuonline.id – Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar Puan (LGP) H Mochtar Mohamad mengemukakan, “tsunami politik” bisa melanda tiga Parpol pengusul penundaan Pemilu 2024, karena isu penundaan pesta demokrasi itu justru bisa menyebabkan kegoncangan politik di tubuh tiga parpol tersebut.

banner 336x280

Keterangan tertulis Ketua Dewan Pembina LGP menyebutkan, pernyataan politik tersebut disampaikannya pada Rapat Kerja Cabang (Rakercab) LGP di Kota Cirebon, Minggu (6/3/2022).

Rakercab LGP Kota Cirebon itu sendiri dilaksanakan dalam rangka konsolidasi organisasi, sekaligus melantik Pengurus Anak Cabang (PAC) tingkat Kecamatan dan Ranting tingkat Kelurahan dengan jumlah peserta utama sekitar 200 orang yang semuanya menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Acara itu dihadiri Ketua Dewan Pembina LGP H Mochtar Mohamad dan Ketua Umum LGP Nawang Andi Kusuma serta Sekretaris Jenderal LGP Imam Haryo Pradigdo berserta beberapa pengurus DPP lainnya. Selain itu hadir pula Ketua dan Sekretaris DPD LGP Jawa Barat beserta DPC LGP se-Cirebon Raya (Kabupaten Cirebon, Kuningan, dan sekitarnya).

Ketua Dewan Pembina LGP lebih lanjut mengutip hasil survey calon Presiden yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 28 Februari 2022. Hasil survey itu menyebutkan bahwa tiga Ketua Umum Parpol pengusul penundaan Pemilu justru terdampak “tsunami politik”.

Dari hasil survey tersebut tampak bahwa nama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hanya mendapat dukungan publik sebesar 0,6 persen, sementara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebesar 0,2 persen, dan Ketua Umum PAN Dzulkifili Hasan sebanyak 0,0 persen (tidak terbaca oleh survey dalam simulasi 15 nama).

Disebutkan, jika wacana penundaan Pemilu terus bergulir, maka isu itu sangat berpotensi bagi preferensi pemilih partai-partai pengusul penundaan Pemilu untuk tertarik pada magnet tiga calon Presiden teratas, yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.

Kondisi tersebut bisa menjadi “trigger” (pemicu) kegoncangan politik di tubuh tiga partai politik itu yang kemudian bisa saja berujung pada pemakzulan ketua umum sebelum Pilpres dan Pileg 14 Februari 2024.

Ketua Dewan Pembina LGP juga menyebutkan adanya dua kategori dampak tsunami politik dari isu penundaan Pemilu dan “coat-tail effect” (efek ekor jas) pemilihan Presiden.

Kategori pertama adalah partai yang terancam Parliamentary Threshold 4 persen, sementara katagori kedua adalah partai yang tidak aman dan sudah dibawah Parliamentary Threshold. Tapi, menurut Mochtar Mohamad, nama-nama parpol dimaksud tidak perlu disebutkan karena alasan etis.

Disebutkan pula adanya kecenderungan beberapa Lembaga Survey yang tidak ingin merilis elektabilitas partai-partai dengan alasan tertentu.

Mochtar Mohamad yang akrab dengan sapaan “M2” itu juga mengemukakan bahwa survey SMRC pada Desember 2021 menunjukkan sebanyak 82,5 persen masyarakat menghendaki Pemilu tetap dilaksanakan pada 2024.

Sementara itu hasil survey Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis pada 3 Maret 2022 menyebutkan, sebanyak 71 persen atau mayoritas masyarakat menolak perpanjangan masa jabatan Presiden, sehingga Presiden Joko Widodo harus mengakhiri masa jabatannya pada 2024 sesuai aturan Konstitusi..(maman)

 247 total views

banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.