Cabut Izin Keruk PT Pulomas Sentosa, Masyarakat Nelayan : Sebenarnya Gubernur Babel Itu Berpihak Kepada Nelayan atau Pengusaha ?

  • Share

Foto : Alur Muara Air Kantong Jelitik Sungailiat

Oleh : Hotama R

Sungailiat, Asatu Online – Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/720/DLHK/2021 Tentang Pemberian Sanksi Administratif Berupa Pencabutan Izin Berusaha Kepada Perseroan Terbatas Pulomas Sentosa, Tanggal 3 Agustus 2021.

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/01/LHK/DPMPTSP/2021, Tanggal 23 Agustus 2021, Tentang Pencabutan Keputusan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/131/LH/DPMPTSP/2017 Tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Normalisasi Alur, Muara Dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat, Di Kabupaten Bangka Oleh Perseroan Terbatas (PT) Pulomas Sentosa.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomor : SK.847/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/3/2021 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT Pulomas Sentosa 120 Hari Kalender, Tanggal 4 Maret 2021.

Surat Dirjen Gakkum KLHK Nomor : S.174/PHLHK/PPSA/GKM.0/8/2021 Perihal Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Sanksi Administratif Selama 180 Hari Kalender Tanggal 27 Agustus 2021.

Permasalahannya, kondisi muara Air Kantung Sungailiat, Kabupaten Bangka, memang sudah sering terjadi pendangkalan, bahkan sebelum PT Pulomas Sentosa diberikan izin untuk melakukan pekerjaan pengerukan dan normalisasi di Alur Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat.

Sumber material yang menyebabkan pendangkalan Alur Muara Air Kantung bukan berasal dari gundukan pasir yang ada di sisi kiri dan kanan muara, melainkan dari proses alami dan aktifitas penambangan timah di lepas pantai Air Kantung, Sungaliat.

Setiap menjelang akhir tahun, dimana selalu terjadi perubahan musim, Alur Muara Air Kantung selalu terjadi pendangkalan. Dan setiap tahun pula, masyarakat nelayan di Sungailiat dan sekitarnya, yang menggunakan Alur Muara Air Kantung untuk jalur keluar masuk dari dan ke Dermaga PPN Sungailiat menggelar unjuk rasa, mendesak pemerintah bertindak untuk mengatasi pendangkalan Alur Muara Air Kantung tersebut.

Atas desakan masyarakat nelayan itu pula, tahun 2011 Bupati Bangka yang menjabat saat itu, Yusroni Yazid, memanggil seluruh pengusaha yang menambang timah di pesisir pantai Air Kantung, untuk membantu mengatasi pendangkalan Alur Muara Air Kantung, agar perahu nelayan tidak terhambat ketika hendak keluar atau pun akan masuk ke dermaga PPN Sungailiat. Namun setelah beberapa kali menggelar pertemuan, tidak satupun pihak yang menyanggupi.

Bupati Bangka, Yusroni Yazid, lalu menawarkan pekerjaan pengerukan dan normalisasi Alur Muara dan Kolam PPN Sungailiat itu kepada PT Pulomas Sentosa, dengan catatan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka tidak menganggarkan dari APBD untuk biaya operasional. Namun PT Pulomas boleh mengambil dan menjual seluruh material yang tergali dari pekerjaan pengerukan dan normalisasi Alur Muara Kantung dan Kolam PPN Sungailiat, serta dibebaskan dari seluruh kewajiban retribusi dan pajak daerah.

Singkat cerita, setelah beberapa kali pertemuan, pada medio tahun 2011, Bupati Bangka Yusroni Yazid, menerbitkan Izin Pengerukan dan Normalisasi Alur, Muara dan Kolam Pelabuhan Perikan Nusantara Sungailiat kepada PT Pulomas Sentosa. Ribuan masyarakat nelayan setempat juga menandatangani surat dukungan untuk PT Pulomas Sentosa. Dukungan juga diperoleh dari wakil rakyat yang saat itu duduk di DPRD Kabupaten Bangka.

Sesuai komitmen awal, PT Pulomas Sentosa boleh mengambil dan menjual seluruh material yang tergali dari pekerjaan pengerukan dan normalisasi Alur Muara dan Kolam PPN Sungailiat, namun tidak bisa dibebaskan dari seluruh kewajiban pajak dan retribusi daerah. Hal itu diatur dalam Undang – Undang Tentang Retribusi Pajak Daerah, juga diatur dalam Peraturan Gubernur Tentang Pemungutan Pajak Daerah.

Sampai hari ini, PT Pulomas Sentosa sudah mematuhi semua peraturan dan perundangan – undangan yang berlaku. PT Pulomas Sentosa juga menunaikan kewajiban membayar pajak kepada negara dan retibusi daerah, sesuai ketentuan yang berlaku.

Dan sampai saat ini, pekerjaan pengerukan dan normalisasi Alur Muara Air Kantung Sungailiat itu tidak dibiayai oleh APBD atau APBN. Tidak ada satu sen atau satu rupiah pun uang negara atau daerah yang diterima oleh PT Pulomas Sentosa. Biaya operasional pengerukan dan normalisasi Alur Muara Air Kantung berasal dari material pasir dan lain – lain yang tergali, kemudian dijual jika ada yang mau membeli.

Namun dengan alasan kemanusiaan, demi memikirkan kepentingan masyarakat nelayan yang menggunakan Alur Muara Air Kantung untuk jalur keluar dan masuknya perahu, PT Pulomas Sentosa bahkan menempatkan alat berat jenis Eksavator untuk mengeruk alur muara. Bila hanya mengejar keuntungan, untuk apa PT Pulomas Sentosa menempatkan alat berat di muara?

Masalah mulai muncul pada tahun 2020. Saat itu, diduga ada pihak lain yang ingin mengambil alih pekerjaan pengerukan dan normalisasi Alur Muara dan Kolam Air Kantung Sungailiat dari PT Pulomas Sentosa. Gubernur Babel Erzaldi Rosman, yang sudah sejak lama menganggap PT Pulomas Sentosa gagal dalam mengerjakan pengerukan dan normalisasi Alur Muara Air Kantung Sungailiat, kemudian memberikan persetujuan izin untuk perusahaan tersebut.

Singkatnya, pada tanggal 24 Agustus 2020, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menerbitkan Persetujuan Izin Usaha Normalisasi Dan Pengerukan Limbah Pasir kepada perusahaan lain, dengan Lokasi Pesisir Laut Air Kantung Desa / Kelurahan Jelitik, Kecamatan Sungailiat-Kabupaten Bangka.

Berpedoman pada Rencana Induk Pelabuhan Nasional, bahwa Pelabuhan Sungailiat dan Pelabuhan Jelitik yang berlokasi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sesuai dengan lampiran Rencana Induk Pelabuhan Nasional memiliki hierarki sebagai pengumpan lokal sampai dengan tahun 2037. Jadi bukan wewenang Gubernur untuk menerbitkan Surat Izin Kerja Keruk atau SIKK kepada perusahaan yang akan mengerjakan pengerukan dan normalisasi Alur Muara dan Kolam Air Kantung Sungailiat, melainkan wewenang Bupati Bangka.

Buntut dari kisruh kedua belah pihak tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bangka Belitung memberikan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT Pulomas Sentosa, sebagaimana Keputusan kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/1097/DLH/2020. Gundukan pasir di sisi kiri dan kanan Alur Muara Air Kantung dijadikan alasan, bahwa PT Pulomas Sentosa diduga melanggar Dokumen Izin Lingkungan atau AMDAL.

Tidak berhenti sampai disitu, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan juga memberikan sanksi administratif, sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomor : SK.847/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/3/2021 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT Pulomas Sentosa, Tanggal 4 Maret 2021. Dalam sanksi tersebut, PT Pulomas Sentosa diberi waktu 120 hari kalender, untuk melaksanakan kewajibannya.

Namun sanksi administartif KLHK tersebut kemudian diperpanjang menjadi 180 hari kalender, sebagaimana Surat Dirjen Gakkum KLHK Nomor : S.174/PHLHK/PPSA/GKM.0/8/2021 Perihal Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Sanksi Administratif, Tanggal 27 Agustus 2021.

Apa nyana, tanpa memperhatikan sanksi administratif dari KLHK yang sedang berjalan, Gubernur Babel malah mencabut Izin Berusaha PT Pulomas Sentosa, sebagaimana Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/720/DLHK/2021 Tentang Pemberian Sanksi Administratif Berupa Pencabutan Izin Berusaha Kepada Perseroan Terbatas Pulomas Sentosa, Tanggal 3 Agustus 2021. Keputusan Gubernur tersebut diterima PT Pulomas Sentosa pada tanggal 20 Seprtember 2021.

Gubernur Babel juga memerintahkan dinas terkait, agar mencabut Izin Lingkungan PT Pulomas Sentosa, sehingga terbitlah Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/01/LHK/DPMPTSP/2021, Tanggal 23 Agustus 2021, Tentang Pencabutan Keputusan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/131/LH/DPMPTSP/2017 Tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Normalisasi Alur, Muara Dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat, Di Kabupaten Bangka Oleh Perseroan Terbatas (PT) Pulomas Sentosa. Keputusan DPMPTSP itu diterima PT Pulomas Sentosa pada tanggal 27 September 2021.

Faktanya, bahwa gundukan pasir di sisi kiri dan kanan Muara Air Kantung Sungailiat memang sudah ada, jauh sebelum PT Pulomas Sentosa diberikan izin untuk mengerjakan pengerukan dan normalisasi;

Bahwa pendangkalan Alur Muara Air Kantung Sungailiat bukan hanya berasal dari gundukan pasir di sisi dan kanan muara, melainkan terjadi karena proses alam dan aktivitas penambangan timah di lepas pantai Air Kantung;

Bahwa PT Pulomas Sentosa mengerjakan pengerukan dan normalisasi Alur Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat, atau lazimnya disebut Alur Muara Air Kantung, atas permintaan dan persetujuan Pemerintah Kabupaten Bangka dan masyarakat nelayan setempat, tentunya dengan perizinan lengkap sesuai peraturan dan perundang – undangan yang berlaku, dan izinnya diterbitkan oleh pejabat berwenang;

Bahwa pembiayaan pekerjaan pengerukan dan normalisasi Alur Muara Air Kantung Sungailiat bukan berasal dari dana APBD atau APBN;

Selain membantu masyarakat nelayan, PT Pulomas Sentosa juga berkontribusi bagi pendapatan negara dan daerah, melalui pembayaran pajak dan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, status Pelabuhan Sungailiat dan Pelabuhan Jelitik di Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Pelabuhan Pengumpan Lokal sampai dengan tahun 2037;

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor: 125 Tahun 2018 Tentang Pengerukan dan Normalisasi, yang berwenang untuk menerbitkan Surat Izin Kerja Keruk di wilayah Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah kewenangan Bupati / Walikota;

Bahwa salah satu dasar pertimbangan Pencabutan Izin Berusaha dan Izin Lingkungan PT Pulomas Sentosa adalah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomor : SK.847/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/3/2021 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT Pulomas Sentosa, Tanggal 4 Maret 2021. Padahal sanksi administartif KLHK tersebut sudah diperpanjang sebagaimana Surat Dirjen Gakkum KLHK Nomor : S.174/PHLHK/PPSA/GKM.0/8/2021 Perihal Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Sanksi Administratif, Tanggal 27 Agustus 2021.

Analisanya bahwa Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, patut diduga memang sudah ada niat (mensrea) hendak mencabut Izin Berusaha dan Izin Lingkungan PT Pulomas Sentosa.

Namun sebelum mencabut izin PT Pulomas Sentosa, perlu disiapkan perusahaan lain dengan perizinan dan peralatan lengkap, agar ketika PT Pulomas Sentosa menghentikan pekerjaannya karena izinnya dicabut atau dibekukan, maka sudah ada perusahaan yang siap untuk melanjutkan pekerjaan tersebut.

Pencabutan Izin Berusaha dan Izin Lingkungan PT Pulomas Sentosa, yang diiringi perintah agar PT Pulomas Sentosa menghentikan seluruh kegiatan, akan berpotensi menghilangkan pendapatan negara dan daerah dari sektor pajak dan retribusi, yang selama ini dibayarkan oleh PT Pulomas Sentosa.

Jika PT Pulomas Sentosa tidak melakukan pengerukan, maka Alur Muara Air Kantung dipastikan akan dangkal. Hal itu akan berdampak pada ekonomi masyarakat nelayan, dan semua orang yang menggunakan Alur Muara Air Kantung Sungailiat sebagai jalur keluar masuk dari dan ke Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/720/DLHK/2021 Tentang Pemberian Sanksi Administratif Berupa Pencabutan Izin Berusaha Kepada Perseroan Terbatas Pulomas Sentosa, Tanggal 3 Agustus 2021, dan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/01/LHK/DPMPTSP/2021, Tanggal 23 Agustus 2021 Tentang Pencabutan Keputusan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/131/LH/DPMPTSP/2017 Tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Normalisasi Alur, Muara Dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat, Di Kabupaten Bangka Oleh Perseroan Terbatas (PT) Pulomas Sentosa, patut diduga cacat hukum.

Hal itu karena Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomor : SK.847/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/3/2021 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT Pulomas Sentosa, Tanggal 4 Maret 2021, yang dijadikan salah satu dasar pertimbangannya, sudah diperpanjang sebagaimana Surat Dirjen Gakkum KLHK Nomor : S.174/PHLHK/PPSA/GKM.0/8/2021 Perihal Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Sanksi Administratif, Tanggal 27 Agustus 2021. Artinya, PT Pulomas Sentosa masih sedang menjalankan sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI;

Artinya, pencabutan Izin Berusaha dan Izin Lingkungan PT Pulomas Sentosa, yang diiringi perintah agar PT Pulomas Sentosa menghentikan seluruh kegiatan, akan berpotensi menghilangkan pendapatan negara dan daerah serta nelayan setempat.

Selain itu, jika PT Pulomas Sentosa tidak melakukan pengerukan, maka Alur Muara Air Kantung dipastikan akan dangkal. Hal itu akan berdampak pada ekonomi masyarakat nelayan, dan semua orang yang menggunakan Alur Muara Air Kantung Sungailiat sebagai jalur keluar masuk dari dan ke Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat;

Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung itu patut diduga tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat nelayan, melainkan ada dugaan kepada kepentingan bisnis pihak atau perusahaan lain.

Sementara itu pihak PT Polumas Sentosa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas keputusan Gubernur Bangka Belitung tersebut.

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung atau pejabat berwenang, sebaiknya menjelaskan secara terbuka kepada publik, terkait alasan dan pertimbangannya mencabut Izin Berusaha dan Izin Lingkungan PT Pulomas Sentosa.

Demi kepentingan daerah dan masyarakat nelayan di Sungailiat, sebaiknya Gubernur Kepulauan Bangka Belitung atau pejabat berwenang, membatalkan pencabutan izin keruk PT Pulomas Sentosa.

 

 90 total views

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *