PANGKALPINANG, Asatuonline.id- Di tengah Pandemi Corona, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang memprioritaskan penggunaan anggaran di tahun 2021 untuk fokus terhadap pelayanan publik dan pembenahan sarana prasarana di sejumlah sekolah negeri di Kota Pangkalpinang.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Eddy Supriadi mengatakan fokus pembenahan sarpras dan pelayanan publik itu mengimbangi alokasi anggaran APBD 2021.
Tahun ini, pihaknya Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang dianggaran dengan total pagu senilai Rp 168 miliar.
“Keseluruhan anggaran Pendidikan168 miliar rupiah, baik untuk gaji pegawai, untuk belanja modal, belanja jasa maupun sertifikasi,”ujar Eddy, Selasa (26/1/2021).
Selain itu Dinas Pendidikan, jelas Eddy, juga mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun ini sebesar Rp 11 miliar. Menurutnya, DAK tersebut juga diperuntukkan untuk rehab sekolah maupun belanja peralatan sekolah. “Kalau DAK itu sekitar 11 miliar lebih, yang terdiri dari rehab, kegiatan untuk belanja peralatan sekolah,”jelas Eddy.
Dia menegaskan dengan adanya Pandemi Covid-19 ini, akan membatasi sejumlah ruang gerak terhadap penyerapan anggaran tersebut.
Karena itu, untuk memaksimalkan penyerapan anggaran itu, maka akan diprioritaskan seperti untuk penambahan ruang kelas sekolah.
“APBD itukan hampir sempit ruang untuk improvisasi kegiatan, makanya yang prioritas-prioritas berkaitan dengan penambahan ruang kelas, itu yang sebelumnya di 2020 kemarin ada kekurangan untuk pemenuhan rasio-rasio ruang kelas yang mengacu kepada standar nasional pendidikan. Kita terbatas gerak karena Covid-19 ini, jadi anggaran yang bisa kita maksimalkan itu DAK,”bebernya.
Eddy pun menyakini, penyerapan anggaran tersebut akan berjalan dengan maksimal. Jadi ruang kelas itu lebih prioritas kita. Insya Allah, terserap,”katanya.
Eddy melanjutkan, untuk belanja pegawai di Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang, pihaknya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 128 miliar. Untuk jumlah guru saat ini ada sekitar 1000 lebih, yang terdiri dari guru honorer maupun PNS.
“Untuk guru jumlahnya cukup, karena dibantu para honorer. Tapi kalau ditanya statusnya non PNS, itu masih ada sekitar 300-an lebih,” tukasnya…(bm)
