Rocky Husada Sentil Pemkot Pangkalpinang, Retribusi Bocor dan Pembangunan Dipertanyakan

PANGKALPINANG, Asatu Online – Pengelolaan retribusi daerah hingga kesejahteraan aparatur menjadi perhatian anggota DPRD Kota Pangkalpinang, Rocky Husada. Dia menilai, masih banyak potensi pendapatan daerah yang belum tergarap maksimal sehingga berisiko memperburuk kondisi keuangan Pemkot Pangkalpinang.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini secara khusus menyoroti kebocoran penerimaan dari sektor retribusi. Mulai dari pasar, parkir, persampahan, reklame hingga berbagai jasa pelayanan publik lainnya dinilai belum dikelola secara optimal.

“Retribusi daerah kita sampai hari ini tidak maksimal dan masih banyak kebocoran,” tegas Rocky.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh terus dibiarkan. Sebab, kebocoran penerimaan daerah dapat berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan dan menjalankan program kesejahteraan masyarakat.

Dia menjelaskan, Pangkalpinang tidak memiliki sumber daya alam yang besar seperti sejumlah daerah lainnya. Karena itu, sektor jasa menjadi salah satu tumpuan utama dalam menopang pendapatan daerah.

“Kota Pangkalpinang ini, jujur saja, harapan pendapatannya hanya dari sektor jasa. Kita tidak punya sumber daya alam yang besar seperti daerah lain. Maka satu-satunya jalan adalah merapikan tata kelola pendapatan jasa itu dengan sungguh-sungguh,” ujarnya.

Rocky pun mempertanyakan ketegasan Wali Kota Pangkalpinang dalam membenahi persoalan tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan komitmen, tetapi harus berani mengambil tindakan nyata.

Dia meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemungutan retribusi, menutup celah kebocoran, menerapkan pembayaran secara digital hingga menjatuhkan sanksi tegas kepada oknum yang terbukti melakukan penyimpangan.

“Tata kelola pemerintahan Kota Pangkalpinang harus dirapikan. Tidak bisa lagi dikelola dengan cara lama,” katanya.

Kesejahteraan ASN dan PPPK Jadi Perhatian

Tak hanya soal pendapatan daerah, Rocky juga menyoroti nasib aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan pegawai paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Dia mengingatkan, kebocoran pendapatan yang berujung pada membesarnya defisit anggaran berpotensi memengaruhi kemampuan pemerintah dalam memenuhi hak dan meningkatkan kesejahteraan pegawai.

Padahal, keberadaan ASN, PPPK dan pegawai paruh waktu memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Bagaimana mungkin kita menuntut pelayanan yang prima, sementara kesejahteraan pegawainya sendiri tidak diperhatikan,” ungkapnya.

Rocky menegaskan, kenaikan tambahan penghasilan pegawai (TPP) maupun gaji bukan sekadar persoalan belas kasihan. Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari keadilan dan penghargaan terhadap aparatur yang telah menjalankan tugas pelayanan publik.

Pemerintah, lanjutnya, harus mampu mengatur belanja pegawai secara adil dan terukur tanpa mengabaikan kebutuhan pembangunan serta belanja publik lainnya.

Karena itu, pembenahan sumber pendapatan daerah dinilai menjadi salah satu kunci agar peningkatan kesejahteraan aparatur dapat diperjuangkan.

Minta APBD 2027 Berpihak kepada Masyarakat

Di sisi lain, Rocky mengingatkan Pemerintah Kota Pangkalpinang agar tidak hanya mengandalkan narasi publik dalam menyampaikan program pembangunan. Menurutnya, masyarakat membutuhkan hasil nyata yang dapat dirasakan langsung, bukan sebatas janji maupun laporan serapan anggaran.

Dia menilai, pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan pelayanan publik harus menjadi perhatian dalam penyusunan APBD 2027.

Mulai dari perbaikan jalan rusak, penyediaan penerangan jalan umum (PJU), peningkatan kualitas pendidikan hingga pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau masyarakat.

“Masyarakat butuh jalan yang mulus, bukan jalan yang berlubang dan ditambal tiap tahun. Masyarakat butuh lampu penerang jalan yang menyala, bukan jalan yang gelap dan rawan kejahatan,” ujarnya.

Untuk itu, dia meminta setiap program yang dianggarkan dalam APBD 2027 memiliki dasar data yang jelas dan target yang terukur.

Pemerintah harus dapat merinci panjang jalan yang akan diperbaiki, lokasi pemasangan PJU, jumlah sekolah yang direhabilitasi hingga fasilitas kesehatan yang menjadi sasaran peningkatan pelayanan.

Dengan begitu, pelaksanaan pembangunan dapat diawasi dan dievaluasi, baik oleh DPRD maupun masyarakat.

Berdasarkan sejumlah persoalan tersebut, Rocky menyampaikan tiga tuntutan kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Pertama, meminta Wali Kota melakukan penertiban menyeluruh terhadap pengelolaan retribusi daerah dan menutup kebocoran pendapatan dalam waktu tiga bulan setelah APBD disahkan. Hasil pembenahan tersebut juga harus dilaporkan secara terbuka kepada DPRD.

Kedua, meminta pemerintah memprioritaskan anggaran untuk infrastruktur dasar, meliputi jalan, penerangan jalan umum, pendidikan dan kesehatan. Di samping itu, hak kesejahteraan ASN, PPPK dan pegawai paruh waktu diminta tetap diperhatikan.

Ketiga, seluruh program pembangunan daerah harus disusun berdasarkan data yang valid, memiliki target terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Rocky berharap Pemkot Pangkalpinang tidak mengabaikan sejumlah catatan tersebut. Pembenahan tata kelola pendapatan dan penggunaan anggaran harus menjadi langkah nyata agar pembangunan Pangkalpinang berjalan lebih baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. (TAMA/HR)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *