Jawa Barat, Asatu Online – Perkembangan penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) memasuki babak baru. Perkara yang ditangani Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Jawa Barat tersebut dikabarkan telah meningkat ke tahap penyidikan (sidik), dengan dugaan kerugian keuangan negara mencapai Rp13 miliar.
Peningkatan status perkara ini mendapat apresiasi dari Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), yang selama ini turut mengawal laporan dugaan korupsi tersebut.
Ketua Umum BPI KPNPA RI, Dr. (H.C.) Tubagus Rahmad Sukendar, menyampaikan apresiasi kepada jajaran Ditreskrimsus Polda Jawa Barat, khususnya Subdit III Tipikor, yang telah menindaklanjuti laporan tersebut hingga memasuki tahap penyidikan.
Menurut Rahmad, peningkatan status perkara menjadi penyidikan merupakan perkembangan penting dalam upaya mengungkap dugaan penyimpangan keuangan yang berpotensi merugikan negara.
“Kami mengapresiasi langkah Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Jawa Barat yang telah meningkatkan penanganan perkara dugaan korupsi Bank BJB ke tahap penyidikan. Ini merupakan perkembangan yang kami harapkan setelah laporan tersebut kami kawal,” ujar Rahmad, Rabu (11/11/2026).
Segera Panggil Pihak-Pihak yang Berkaitan
Rahmad berharap penyidik segera memanggil dan meminta keterangan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut untuk mendalami konstruksi dugaan tindak pidana korupsi.
Ia menegaskan, penyidikan harus dilakukan secara menyeluruh, profesional, dan transparan, termasuk menelusuri aliran dana serta mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga memiliki peran dalam perkara tersebut.
“Kalau memang dugaan kerugian negara mencapai Rp13 miliar, maka penyidik harus serius mengungkap ke mana aliran dana tersebut, siapa yang bertanggung jawab, dan siapa saja yang diduga menikmati hasilnya. Semua pihak yang berkaitan harus dimintai keterangan sesuai kebutuhan penyidikan,” tegasnya.
Rahmad juga mengingatkan agar penanganan perkara tidak berhenti hanya pada pihak-pihak yang berada di level pelaksana.
“Jangan sampai hanya pelaksana di lapangan yang diperiksa. Jika berdasarkan alat bukti ditemukan keterlibatan pejabat, pengambil kebijakan, maupun pihak lain, semuanya harus diproses sesuai hukum. Jangan ada tebang pilih dalam pemberantasan korupsi,” tandasnya.
BPI: Sejumlah Laporan Dugaan Korupsi Mulai Naik Penyidikan
Lebih lanjut, Rahmad mengungkapkan bahwa sejumlah laporan dugaan tindak pidana korupsi yang disampaikan BPI KPNPA RI kepada jajaran Polda maupun Kortastipikor Bareskrim Polri mulai menunjukkan perkembangan.
Menurutnya, perkembangan tersebut menjadi motivasi bagi BPI KPNPA RI untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial dan pengawasan independen terhadap penyelenggaraan negara.
“Alhamdulillah, sejumlah laporan yang kami sampaikan mulai menunjukkan perkembangan, bahkan ada yang telah naik ke tahap penyidikan. Kami akan terus mengawal setiap laporan sampai mendapatkan kepastian hukum,” ungkapnya.
Temuan BPK Jangan Dibiarkan Mengendap
Tidak hanya mengawal laporan dugaan korupsi Bank BJB, BPI KPNPA RI juga mendesak aparat penegak hukum agar serius menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang mengindikasikan adanya penyimpangan dan potensi tindak pidana korupsi.
Rahmad menilai, hasil pemeriksaan BPK tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif tanpa tindak lanjut yang jelas.
“Temuan BPK harus menjadi perhatian serius. Kalau ditemukan indikasi tindak pidana korupsi, aparat penegak hukum harus melakukan pendalaman. Jangan sampai uang negara dirugikan, tetapi tidak ada pertanggungjawaban hukum,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan keberanian, konsistensi, dan penegakan hukum tanpa memandang jabatan maupun kekuasaan.
Sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo
BPI KPNPA RI menilai pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara dan pemberantasan korupsi sejalan dengan agenda ketujuh Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memberantas korupsi dan narkoba.
Rahmad menegaskan bahwa komitmen tersebut harus diwujudkan melalui tindakan nyata seluruh aparat penegak hukum.
“Jabatan bukan tameng hukum. Siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kami ingin pemberantasan korupsi benar-benar berjalan dan uang negara dapat diselamatkan untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
BPI KPNPA RI Akan Terus Mengawal
Menutup keterangannya, Rahmad memastikan BPI KPNPA RI akan terus memantau perkembangan penyidikan dugaan korupsi Bank BJB hingga perkara tersebut memperoleh kepastian hukum.
Pihaknya berharap Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Jawa Barat dapat mengungkap perkara secara tuntas, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain berdasarkan alat bukti yang diperoleh penyidik.
“Naiknya perkara ke tahap penyidikan bukan akhir dari perjuangan. Justru ini menjadi awal untuk mengungkap semuanya secara terang benderang. Kami akan terus mengawal dan mengawasi prosesnya sampai tuntas,” pungkas Rahmad Sukendar.
Bagi BPI KPNPA RI, pengawalan terhadap kasus dugaan korupsi bukan sekadar melaporkan, tetapi memastikan setiap laporan mendapatkan tindak lanjut, setiap dugaan diuji berdasarkan alat bukti, dan setiap pihak yang terbukti bersalah mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.(*)
