Jakarta. Asatu Online– Mahasiswa dan masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026). Aksi bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda itu menjadi momentum menyuarakan kritik terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Aksi bertajuk #IndonesiaSadar# tersebut digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama aliansi Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR). Massa mulai berkumpul sejak pukul 14.00 WIB dengan membawa sejumlah spanduk dan menyuarakan tuntutan perubahan.
Namun, jalannya aksi sempat diwarnai ketegangan. Barikade aparat kepolisian dan TNI AD menghadang massa di depan Gedung Thamrin Nine dan Gedung UOB.
Aksi saling dorong terjadi ketika sebagian demonstran berusaha melewati blokade menuju Bundaran HI. Arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman menuju MH Thamrin juga sempat ditutup dan dialihkan.
Meski mendapat penghadangan, sebagian massa berhasil mencapai tepi kolam Bundaran HI. Mereka membentangkan spanduk bertuliskan “If We Burn, You Burn with Us” dan membawa simbol perlawanan tiga jari.
Mahasiswa juga menyampaikan kritik melalui karikatur yang menyoroti perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran selama dua tahun.
Wakil Ketua BEM UI Fathimah Azzahra dan Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI Namora Siahaan bergantian menyampaikan orasi. Mereka menyoroti persoalan anggaran negara, krisis lingkungan, pendidikan, penegakan hukum, hingga perlindungan hak asasi manusia (HAM).
“APBN yang harusnya untuk rakyat jelata justru dihambur-hamburkan demi program populis kosmetik!” seru Fathimah dalam orasinya.
Dia juga mengkritik penanganan bencana ekologis dan dugaan penggunaan hukum untuk kepentingan kekuasaan.
Menurut Fathimah, kebakaran hutan di sejumlah wilayah, termasuk Sumatera, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua, membutuhkan penanganan serius. Pemerintah juga didesak menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam kerusakan lingkungan.
“Penuhi hak rakyat atau sejarah akan mencatat kalian didepak oleh kemarahan publik!” tegasnya.
Lima Tuntutan Rakyat
Dalam aksi tersebut, aliansi mahasiswa mengusung jargon “Tepati atau Pergi!” Mereka merangkum kritik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran dalam lima tuntutan utama.
Pertama, mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana ekologis di sejumlah wilayah. Mahasiswa juga menuntut penindakan terhadap korporasi yang terbukti merusak lingkungan dan pemulihan kawasan terdampak.
Kedua, menuntut evaluasi penggunaan APBN agar lebih berpihak kepada rakyat. Mereka mengkritik alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang dinilai perlu dievaluasi dari sisi prioritas dan manfaatnya bagi masyarakat.
Ketiga, mendesak penurunan biaya pendidikan tinggi, perluasan akses layanan dasar, serta penyediaan lapangan kerja yang layak untuk mengatasi pengangguran.
Keempat, menuntut reformasi hukum dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Mereka juga mengkritik sejumlah ketentuan dalam UU TNI, KUHP, dan UU P2SK yang dinilai bermasalah.
Kelima, mendesak perlindungan kebebasan berpendapat, penghentian intervensi aparat di ranah sipil, serta pengusutan kasus dugaan kriminalisasi terhadap masyarakat adat dan aktivis.
“Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan!” teriak massa saat menyampaikan aspirasi di tengah penjagaan aparat.
Hingga menjelang petang, demonstrasi masih diwarnai orasi dan yel-yel dari berbagai elemen mahasiswa.
Aksi pada peringatan Sumpah Pemuda itu menjadi panggung bagi mahasiswa untuk menyampaikan evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Mereka mendesak pemerintah tidak sekadar menyampaikan janji, tetapi juga menunjukkan langkah konkret dalam menjawab persoalan rakyat.(sdm)
