Ketua Umum Lembaga Peumulia Bangsa Atjeh (PBA) Subki Mohammad Bintang (kiri) bersalaman dengan ketua BMA Aceh (Foto : Ist)
Banda Aceh, Asatu Online – Ketua Umum Lembaga Peumulia Bangsa Atjeh (PBA) Subki Mohammad Bintang meminta Baitul Mal Aceh (BMA) menginstruksikan seluruh Baitul Mal Gampong (BMG) di Aceh memperbaiki kualitas pelayanan kepada fakir miskin. BMG dinilai harus menjadi garda terdepan dalam memastikan dana umat benar-benar diterima warga yang membutuhkan.
Subki mengatakan BMG memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan kondisi masyarakat di tingkat gampong. Karena itu, pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf harus dilakukan secara tepat sasaran, transparan, serta memberi manfaat nyata.
“BMG adalah garda terdepan yang paling dekat dengan kondisi masyarakat. Jangan sampai warga yang membutuhkan justru kesulitan mendapatkan pelayanan dan bantuan,” kata Subki, Sabtu (12/9/2026).
Menurut Subki, BMA perlu mengeluarkan instruksi yang jelas dan seragam kepada seluruh BMG agar pelayanan terhadap fakir miskin tidak berjalan tanpa standar yang sama.
Pertama, BMG diminta memperbarui data fakir miskin secara berkala. Data tersebut, kata Subki, harus memuat kondisi tempat tinggal, mata pencaharian, jumlah tanggungan keluarga hingga kebutuhan mendesak masing-masing warga.
“Data harus akurat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat gampong,” ujarnya.
Kedua, Subki meminta pelayanan BMG dilakukan secara cepat, santun dan tanpa diskriminasi. Menurutnya, warga yang datang membutuhkan bantuan harus mendapatkan pelayanan yang mudah, sederhana dan tidak berbelit-belit.
Ketiga, bantuan diminta tidak berhenti pada pemberian bantuan sesaat. BMG didorong memberikan program yang dapat membantu fakir miskin keluar dari kesulitan, mulai dari bantuan pangan, kesehatan dan pendidikan hingga dukungan modal usaha.
“Jangan hanya menyelesaikan kebutuhan hari ini. Kalau memungkinkan, harus ada program yang membuat mereka perlahan bisa mandiri,” katanya.
Keempat, Subki menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Setiap BMG diminta membuka informasi mengenai jumlah dana yang diterima, sumber dana dan penyalurannya kepada masyarakat.
“Kepercayaan masyarakat adalah modal utama. Dana umat harus dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Subki.
Kelima, BMG diminta memperkuat sinergi dengan pemerintah gampong dan tokoh masyarakat. Keuchik, Tuha Peut dan tokoh agama dinilai perlu dilibatkan agar pendataan dan penyaluran bantuan tidak melewatkan warga yang benar-benar membutuhkan.
Subki menegaskan persoalan fakir miskin bukan hanya tanggung jawab satu lembaga. Menurutnya, seluruh elemen masyarakat dan pemerintah memiliki peran untuk memastikan kelompok rentan mendapatkan perlindungan dan perhatian.
“Fakir miskin adalah tanggung jawab bersama. Baitul Mal dari tingkat pusat hingga gampong harus memastikan tidak ada warga Aceh yang hidup dalam kesulitan yang sebenarnya bisa ditangani,” ujarnya.
Dia berharap BMA merespons masukan tersebut dengan menerbitkan arahan konkret kepada seluruh BMG di Aceh.
“Jadikan BMG sebagai rumah yang meneduhkan, bukan tempat yang menyulitkan. Pelayanan yang baik adalah cermin amanah yang kita emban,” pungkas Subki Mohammad Bintang.
Laporan : Marwan
