Caption: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo, Ketum DPP IKAMA H.M Rawi, Sekjen DPP IKAMA. H.Hanafi SF, S.Sos.
Jakarta, Asatu Online – Pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Ikatan Keluarga Madura (IKAMA) se-DKI Jakarta di Balai Kota/Kantor Gubernur DKI Jakarta, Rabu (19/8/2026), bukan sekadar seremoni organisasi. Momentum itu berubah menjadi penegasan bahwa warga Madura tidak ingin hanya menjadi penonton dalam pembangunan Ibu Kota.
Pelantikan yang disaksikan langsung Gubernur DKI Jakarta tersebut menempatkan IKAMA sebagai salah satu kekuatan sosial masyarakat yang siap bersinergi dengan pemerintah, khususnya dalam pendidikan, kesehatan, sosial, kebudayaan, dan pemberdayaan masyarakat.
Dalam prosesi pelantikan yang dilakukan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IKAMA, seluruh pengurus DPW dan DPC yang dilantik mengucapkan ikrar dan sumpah jabatan. Mereka menyatakan komitmen mempertahankan Pancasila dan UUD 1945, menjaga nilai adat serta budaya, menjalankan AD/ART organisasi, sekaligus aktif membangun sinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Salah satu tokoh yang resmi dilantik adalah H. Syafiuddin sebagai Ketua DPW IKAMA Provinsi DKI Jakarta.
Ketua Umum DPP IKAMA, H.M Rawi, menegaskan bahwa keberadaan IKAMA tidak boleh berhenti pada urusan silaturahmi dan pelestarian identitas Madura.
IKAMA, kata dia, telah berdiri sejak 1974 dan selama puluhan tahun berupaya memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Jakarta.
Salah satu bukti konkret adalah kiprah IKAMA di bidang pendidikan yang telah berjalan hampir empat dekade di Jakarta Utara. Organisasi tersebut mengelola lembaga pendidikan mulai tingkat madrasah, SMP hingga SMK dengan jumlah peserta didik mencapai ribuan.
“IKAMA harus terus memberikan manfaat. Organisasi ini bukan hanya menjaga budaya, tetapi juga harus hadir menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas H.M Rawi dalam sambutannya.
Ia mengapresiasi kebijakan Pemprov DKI Jakarta di sektor pendidikan, termasuk program sekolah swasta gratis dan berbagai bantuan pendidikan. Menurutnya, program tersebut membuka ruang lebih luas bagi organisasi masyarakat untuk ikut memperkuat pembangunan sumber daya manusia.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta menyampaikan apresiasi atas pelantikan jajaran IKAMA se-DKI Jakarta. Ia menilai nilai-nilai yang hidup dalam budaya Madura memiliki relevansi kuat dengan kehidupan sosial masyarakat Jakarta.
Filosofi Bhu-Pha, Babu, Guru, Ratoh, yang menempatkan penghormatan kepada orang tua, guru, dan pemimpin, dinilai menjadi modal sosial untuk membangun masyarakat yang tertib, solid, dan saling menghormati.
Gubernur juga menegaskan bahwa pelayanan pemerintah tidak boleh membedakan warga berdasarkan latar belakang suku maupun kelompok.
Di bidang pendidikan, Pemprov DKI mempertahankan berbagai program bantuan, mulai dari Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang kini menjangkau lebih dari 700 ribu siswa, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), penjaminan sekolah swasta gratis, hingga program pemutihan ijazah bagi keluarga tidak mampu.
Pemprov DKI juga memiliki program LPDP Jakarta untuk membantu anak-anak berprestasi melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di luar negeri.
Tak hanya pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi perhatian. Pemprov DKI menyediakan layanan melalui 31 RSUD, 44 Puskesmas Kecamatan, ratusan Puskesmas Pembantu serta dukungan kepesertaan BPJS.
Salah satu poin paling menarik dalam pelantikan tersebut muncul ketika jajaran IKAMA menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan fasilitas operasional organisasi untuk pelayanan sosial.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berjanji memfasilitasi pengadaan unit ambulans untuk masing-masing wilayah DPC IKAMA di lima wilayah kota administrasi DKI Jakarta.
Jika terealisasi, ambulans tersebut bukan sekadar fasilitas organisasi. Kendaraan itu diharapkan menjadi instrumen pelayanan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam kondisi darurat dan kegiatan kemanusiaan.
Komitmen tersebut sekaligus menguji sejauh mana sinergi pemerintah dengan organisasi masyarakat dapat diterjemahkan dari podium ke lapangan.
Sebab, bagi masyarakat, ukuran keberhasilan sebuah kerja sama bukan pada banyaknya sambutan dan foto pelantikan, melainkan pada seberapa jauh program benar-benar menyentuh kebutuhan warga.
Di penghujung acara, Gubernur mengajak seluruh jajaran IKAMA dan masyarakat Madura di Jakarta menjaga soliditas serta kondusivitas Ibu Kota.
IKAMA juga didorong untuk bergotong royong bersama pemerintah dalam merawat sekaligus membangun Jakarta.
Pesan itu sekaligus menjadi tantangan bagi kepengurusan baru. Setelah pelantikan, IKAMA tidak lagi cukup berbicara tentang kebesaran sejarah dan identitas Madura.
Organisasi ini dituntut membuktikan bahwa keberadaannya benar-benar mampu menghadirkan manfaat bagi masyarakat luas.
Pelantikan di Balai Kota menjadi titik awal. Kini yang ditunggu bukan lagi seremoni, melainkan kerja nyata.
Acara tersebut turut dihadiri jajaran pejabat Pemprov DKI Jakarta, perwakilan DPRD DKI Jakarta, tokoh agama, serta tokoh masyarakat Betawi dan Madura. (*)
