Foto : ilustrasi pasien di ruang ICU
Opini
Oleh: Suherman Saleh Wartawan Senior
Pangkalpinang, Asatu Online – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali melontarkan sebuah program besar yang menarik perhatian publik. Kali ini, pemerintah berencana membangun Rumah Sakit Jantung dan Stroke sebagai salah satu program prioritas dalam RPJMD 2025–2029. Nilai investasinya pun tidak kecil, mencapai Rp293,3 miliar melalui skema pinjaman daerah yang rencananya akan dibayar menggunakan Dana Bagi Hasil (DBH) timah.
Di atas kertas, gagasan itu memang layak diapresiasi. Penyakit jantung dan stroke menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Selama ini banyak warga Bangka Belitung harus dirujuk ke Jakarta atau Palembang karena keterbatasan layanan kesehatan di daerah. Kehadiran rumah sakit khusus tentu menjadi harapan baru bagi ribuan pasien.
Namun pengalaman mengajarkan bahwa masyarakat tidak lagi mudah percaya pada janji besar pemerintah. Publik kini lebih memilih melihat bukti daripada sekadar mendengar pidato. Sebab terlalu banyak program ambisius yang akhirnya berhenti sebagai slogan politik tanpa hasil nyata.
Pertanyaan paling mendasar adalah, apakah Bangka Belitung benar-benar siap memiliki rumah sakit khusus jantung dan stroke? Membangun gedung megah memang bisa dilakukan dalam hitungan tahun, tetapi membangun sistem pelayanan kesehatan yang berkualitas membutuhkan waktu jauh lebih panjang.
Rumah sakit jantung bukan sekadar bangunan bertingkat dengan peralatan medis mahal. Yang paling menentukan justru sumber daya manusianya. Dokter spesialis jantung, dokter bedah jantung, dokter anestesi kardiovaskular, dokter rehabilitasi medik, perawat jantung, tenaga perfusi, hingga teknisi alat kesehatan merupakan komponen yang tidak mudah dipenuhi.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa jumlah dokter spesialis jantung di Bangka Belitung masih sangat terbatas. Bahkan rumah sakit yang sudah ada pun masih menghadapi keterbatasan tenaga ahli. Dalam kondisi seperti itu, muncul pertanyaan yang wajar, dari mana pemerintah akan memperoleh SDM untuk mengoperasikan rumah sakit baru?
Persoalan berikutnya adalah pengalaman yang belum selesai di RSUP Soekarno di Desa Air Anyir. Rumah sakit milik pemerintah provinsi tersebut hingga kini masih menghadapi berbagai persoalan pelayanan, termasuk pemanfaatan fasilitas layanan jantung yang dinilai belum berjalan optimal. Berbagai peralatan telah tersedia, tetapi pemanfaatannya disebut belum maksimal karena berbagai kendala, termasuk aspek sumber daya manusia dan operasional.
Jika fasilitas yang sudah ada saja belum dapat difungsikan secara maksimal, publik tentu berhak mempertanyakan kesiapan pemerintah membangun rumah sakit yang jauh lebih kompleks. Jangan sampai pemerintah justru menambah aset baru sementara persoalan lama belum mampu diselesaikan.
Pembangunan rumah sakit bukan sekadar proyek konstruksi. Tantangan sesungguhnya justru dimulai setelah bangunan selesai. Operasional rumah sakit jantung membutuhkan biaya yang sangat besar, mulai dari pemeliharaan alat medis berteknologi tinggi, pengadaan obat-obatan khusus, hingga insentif tenaga medis yang kompetitif agar tidak pindah ke daerah lain.
Di sisi lain, skema pembiayaan melalui pinjaman daerah juga patut dikaji secara cermat. Pemerintah memang berencana mengembalikan pinjaman menggunakan Dana Bagi Hasil timah. Namun pertanyaannya, apakah penerimaan DBH timah di masa mendatang benar-benar mampu memenuhi kewajiban tersebut? Mengingat sektor pertambangan sendiri sangat dipengaruhi fluktuasi harga komoditas dan kebijakan nasional.
Risiko fiskal tidak boleh diabaikan. Jangan sampai generasi mendatang harus menanggung beban utang daerah akibat perencanaan yang terlalu optimistis. Program kesehatan memang penting, tetapi harus dibangun di atas perhitungan yang realistis dan berkelanjutan.
Yang juga perlu dijawab pemerintah adalah studi kelayakan proyek tersebut. Berapa kebutuhan dokter spesialis hingga 2029? Bagaimana strategi merekrut tenaga medis? Apakah sudah ada kerja sama dengan fakultas kedokteran atau rumah sakit pendidikan? Tanpa jawaban yang jelas, masyarakat sulit diyakinkan bahwa proyek ini benar-benar siap dijalankan.
Pemerintah juga perlu membuktikan bahwa proyek ini bukan sekadar mengejar pencapaian politik. Masyarakat tentu tidak ingin melihat gedung rumah sakit berdiri megah tetapi ruang operasi tidak berfungsi, alat medis menganggur, atau pasien tetap harus dirujuk ke luar daerah karena kekurangan dokter spesialis.
Sebaliknya, apabila pemerintah mampu menuntaskan persoalan pelayanan di RSUP Soekarno, memperkuat SDM, meningkatkan kualitas fasilitas yang sudah ada, serta menyusun peta jalan yang transparan menuju rumah sakit khusus jantung dan stroke, maka dukungan masyarakat akan datang dengan sendirinya. Kepercayaan publik dibangun dari hasil, bukan dari janji.
Sebagai wartawan yang telah puluhan tahun mengikuti dinamika pembangunan di Bangka Belitung, saya melihat masyarakat kini semakin kritis. Mereka tidak lagi mudah terpesona oleh angka ratusan miliar rupiah atau gambar desain bangunan yang megah. Yang mereka inginkan sederhana, pelayanan kesehatan yang benar-benar dapat menyelamatkan nyawa ketika dibutuhkan.
Rumah Sakit Jantung dan Stroke tentu merupakan cita-cita yang mulia. Tidak ada seorang pun yang menolak hadirnya layanan kesehatan yang lebih baik. Namun cita-cita besar harus dibarengi kesiapan sumber daya manusia, tata kelola yang profesional, serta keberanian pemerintah menyelesaikan persoalan fasilitas kesehatan yang sudah ada terlebih dahulu.
Pada akhirnya, waktu yang akan menjawab. Apakah Rumah Sakit Jantung dan Stroke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung benar-benar akan menjadi tonggak sejarah pelayanan kesehatan di daerah ini, atau justru menambah daftar panjang program ambisius yang berhenti di atas kertas. Masyarakat tentu berharap pilihan pertama yang terjadi. Tetapi harapan itu hanya akan tumbuh jika pemerintah mampu membuktikannya dengan kerja nyata, bukan sekadar janji yang indah didengar. (*)
