Jakarta, Asatu Online – Isu dugaan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali memanas. Kali ini, Aliansi Masyarakat Peduli Bandung Barat yang terdiri dari LSM GALAKSI dan BALAD KBB membawa langsung laporan mereka ke Kompleks Istana Negara, Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Di bawah pengamanan dan prosedur ketat kawasan Istana, perwakilan aliansi didampingi pembina organisasi menyerahkan satu bundel dokumen yang berisi laporan mengenai kondisi birokrasi di Kabupaten Bandung Barat, termasuk dugaan praktik transaksional jabatan di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KBB.
Dokumen tersebut diterima melalui Sekretariat Kabinet Republik Indonesia sebagai bagian dari mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat.
Langkah tersebut disebut sebagai bentuk upaya agar pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan yang, menurut aliansi, berpotensi mengganggu tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Bandung Barat.
Pembina Aliansi menyatakan kedatangan mereka ke Istana bukan sekadar menyampaikan laporan, tetapi membawa aspirasi masyarakat yang menginginkan birokrasi yang bersih dan profesional.
“Kami datang ke Istana membawa suara masyarakat Bandung Barat. Kami berharap pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap kondisi birokrasi di daerah kami. ASN harus bekerja berdasarkan integritas dan kompetensi, bukan karena praktik-praktik yang mencederai nilai-nilai pemerintahan yang bersih,” ujarnya usai menyerahkan dokumen.
Menurut aliansi, dugaan praktik jual beli jabatan apabila terbukti benar tidak hanya merusak sistem merit dalam pengisian jabatan aparatur sipil negara, tetapi juga berpotensi melemahkan kualitas pelayanan publik serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Aliansi menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena dapat memengaruhi stabilitas birokrasi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat.
Melalui laporan yang telah disampaikan kepada Sekretariat Kabinet, GALAKSI dan BALAD KBB berharap pemerintah pusat melakukan telaah terhadap informasi yang mereka sampaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Mereka juga mendorong agar aparat penegak hukum dan lembaga pengawas yang berwenang melakukan pendalaman apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
“Kami ingin birokrasi di Bandung Barat dibangun atas dasar profesionalisme dan integritas. Harapan masyarakat adalah hadirnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik-praktik yang mencederai kepercayaan publik,” tegas perwakilan aliansi.
