Depok, Asatu Online – Rencana penerapan Universal Health Coverage (UHC) di Kota Depok kembali jadi sorotan. Wali Kota Depok Supian Suri menyatakan program tersebut masih dalam tahap kajian komprehensif dengan alasan beban anggaran dan efisiensi.
“Prinsipnya UHC ini masih kita kaji. Tahun kemarin kalau diterapkan bisa mencapai sekitar Rp70 miliar,” ujar Supian Suri usai Sidang Paripurna DPRD Kota Depok, Senin 22/6/2026.
Pernyataan itu memunculkan pertanyaan publik karena UHC sempat jadi harapan masyarakat saat kampanye. Fraksi PKS DPRD Depok dalam rapat paripurna bahkan mendorong agar program UHC diaktifkan kembali untuk memastikan akses layanan kesehatan tanpa kendala administrasi dan biaya.
Menanggapi pernyataan tersebut, Supian menyebut seluruh masukan DPRD akan jadi bahan evaluasi kebijakan1 kesehatan ke depan.Skema UHC sebelumnya dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.
“Yang terjadi, banyak warga yang sebenarnya bisa mandiri justru masuk ke pembiayaan pemerintah,” katanya.
Menurutnya, penerapan UHC menyeluruh tanpa pembaruan data berpotensi membebani APBD Rp70 miliar dan menggerus alokasi sektor prioritas lain seperti pendidikan dan infrastruktur.
Sebagai alternatif, Pemkot saat ini mengandalkan skema Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp1 hingga Rp1,5 miliar per bulan untuk membantu warga tidak mampu yang butuh layanan kesehatan namun belum terdaftar BPJS.
“Dengan BTT kita tetap layani warga tidak mampu. Daripada Rp70 miliar, kita bisa lebih hemat tapi tetap melayani warga yang benar-benar membutuhkan,” tegas Supian.
Pemkot menilai skema BTT lebih efisien, publik menunggu kepastian realisasi UHC. Perluasan akses layanan kesehatan memang jadi isu besar saat kampanye dan harapan warga Depok.
Pemkot menyatakan akan terus melakukan kajian, pembenahan data penerima manfaat, dan evaluasi menyeluruh agar kebijakan kesehatan berkeadilan sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal daerah. [Jo]
