Perempuan Mahardhika (Foto : Ist)
Jakarta, Asatu Online — Organisasi perempuan progresif Perempuan Mahardhika mengecam keras tindakan pengeboman dan agresi militer Amerika Serikat terhadap Venezuela yang dinilai sebagai upaya penghancuran kedaulatan dan kemerdekaan politik rakyat Venezuela.
Kecaman ini disampaikan menyusul klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Sabtu malam (3/1/2026) yang menyebut militer AS telah menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro beserta istrinya, Cilia Flores.
Sebelum klaim tersebut diumumkan, Presiden Nicolás Maduro lebih dulu menetapkan Status Darurat Nasional setelah serangan udara menghantam ibu kota Caracas serta wilayah Miranda, Aragua, dan La Guaira.
Sekitar pukul 02.00 waktu setempat, sedikitnya tujuh ledakan besar dilaporkan mengguncang Caracas. Aktivitas pesawat militer terbang rendah juga terdengar di atas ibu kota Venezuela.
Perempuan Mahardhika menilai serangan ini sebagai upaya sistematis penaklukan wilayah yang mencerminkan praktik perang kolonial modern oleh Amerika Serikat.
“Ini bukan sekadar agresi militer, tetapi bagian dari strategi penghancuran kemerdekaan politik rakyat Venezuela,” tegas Perempuan Mahardhika dalam pernyataan resminya.
Organisasi tersebut juga menyoroti sanksi ekonomi AS yang telah diberlakukan terhadap Venezuela selama lebih dari dua dekade.
Menurut Perempuan Mahardhika, sanksi tersebut dirancang untuk mencekik perekonomian nasional Venezuela, terutama melalui pembatasan ekspor minyak.
Padahal, pendapatan minyak merupakan sumber utama pembiayaan impor pangan, obat-obatan, dan layanan publik bagi rakyat Venezuela.
Perang ekonomi yang dijalankan Amerika Serikat dinilai sengaja menciptakan kondisi penderitaan massal, serupa dengan krisis kemanusiaan yang saat ini terjadi di Gaza.
Atas situasi tersebut, Perempuan Mahardhika mendesak pembebasan segera Presiden Nicolás Maduro dan Cilia Flores.
Mereka juga menuntut penghentian total agresi militer dan sanksi ekonomi Amerika Serikat terhadap Venezuela.
Perempuan Mahardhika menegaskan bahwa tindakan AS merupakan pelanggaran berat hukum internasional, serta mencederai prinsip kesetaraan dan kedaulatan negara.
Organisasi ini menyerukan solidaritas internasional dan gerakan lintas-demokrasi untuk bersama-sama melawan agresi dan imperialisme global.
“Dukungan internasional sangat mendesak untuk mempertahankan kedaulatan Venezuela dan hak menentukan nasib sendiri rakyatnya,” tegas pernyataan tersebut.
Pernyataan sikap ini dikeluarkan di Jakarta, 4 Januari 2026, dan ditegaskan sebagai bagian dari komitmen Perempuan Mahardhika dalam memperjuangkan keadilan global dan anti-imperialisme. **
