Rahmad Sukendar (Foto : Ist)
Jakarta, Asatu Online — Pernyataan Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan yang menilai masyarakat tidak berhak meminta penutupan PT Toba Pulp Lestari (TPL) memicu gelombang kritik. Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, menjadi salah satu pihak yang lantang menyoroti sikap Maruli yang disebutnya tidak mencerminkan fungsi wakil rakyat.
Rahmad menyebut pernyataan Maruli justru mengesankan keberpihakan terhadap korporasi alih-alih warga yang terdampak operasional TPL.
“Ini memprihatinkan. Wakil rakyat kok malah bertindak seperti juru bicara perusahaan? Seharusnya berdiri di sisi masyarakat Sumut, bukan membentengi TPL,” ujar Rahmad, Jumat, 12 Desember 2025.
Menurut Rahmad, masyarakat adalah pihak yang paling berhak menyampaikan penolakan terhadap perusahaan yang dinilai merusak lingkungan. Ia menilai sikap Maruli yang membatasi ruang kritik publik sebagai langkah ganjil.
“Ada yang tidak wajar. Kenapa suara rakyat justru dipatahkan? Ada apa dengan TPL sampai lembaga legislatif ikut menjaga kepentingannya?” kata dia.
Sorotan ke Arah Luhut
Rahmad juga menyinggung dugaan kedekatan TPL dengan Luhut Binsar Panjaitan, tokoh yang kerap dikaitkan publik dengan berbagai kepentingan bisnis di kawasan Danau Toba.
“Publik sudah lama membicarakan dugaan keterlibatan Luhut dalam TPL. Kalau memang benar ada kepentingan, saya tantang untuk terbuka. Jangan gunakan kekuasaan untuk melindungi perusahaan sementara masyarakat menanggung risikonya,” ujar Rahmad.
Ia menegaskan masalah TPL bukan sekadar sengketa industri, tetapi ancaman langsung terhadap ekosistem Danau Toba dan keselamatan warga sekitar.
“Sumut sedang berada di ambang bencana ekologis. Apa harus menunggu Danau Toba meluap dan merusak permukiman dulu baru pemerintah bergerak?” ucapnya.
Negara Tak Boleh Tunduk pada Oligarki
Rahmad menegaskan bahwa hak masyarakat untuk menolak aktivitas perusahaan yang dinilai merusak lingkungan tidak boleh dibungkam oleh siapapun, termasuk pejabat atau figur berpengaruh.
“Masyarakat berhak menolak. Kalau TPL terbukti bermasalah, tutup. Kalau ada nama besar di belakangnya, bongkar. Negara ini milik rakyat, bukan oligarki,” tegasnya. **
