Rahmad Sukendar (Foto : A1)
Jakarta, Asatu Online — Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, menilai langkah reformasi Polri yang tengah digulirkan tidak boleh berhenti pada tataran simbolik. Ia meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka ruang lebih luas bagi masyarakat sipil agar pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri benar-benar menghadirkan perubahan, bukan sekadar seremoni.
“Kalau reformasi ini cuma dijalankan setengah hati, itu sama saja memoles luka lama dengan cat baru. Yang dibutuhkan adalah pembongkaran sistem, bukan tambal sulam,” ujar Rahmad di Jakarta, Kamis (13/11/2025).
Menurut Rahmad, reformasi internal hanya akan efektif jika menyasar lima titik paling krusial dalam tubuh Polri: rekrutmen, pendidikan, jalur karier, mutasi dan promosi jabatan, serta sistem penilaian kinerja.
Ia menilai proses rekrutmen selama ini masih menjadi titik rawan. Praktik titipan hingga jual-beli kursi, menurutnya, masih menjadi cerita yang terus berulang dari tahun ke tahun.
“Selama rekrutmen bisa dibeli, jangan harap lahir polisi yang berintegritas. Kalau dari awal sudah rusak, hasil akhirnya pasti rusak,” ujarnya.
Rahmad juga menyoroti aspek pendidikan kepolisian. Ia menilai perlu adanya perombakan kurikulum agar Polri tidak lagi menghasilkan aparat yang kaku dan terjebak kultur feodal.
“Polri butuh perwira yang punya empati sosial. Tidak cukup hanya menguasai hukum, tetapi juga harus peka terhadap rasa keadilan masyarakat,” katanya.
Di sisi lain, ia menilai promosi jabatan dalam tubuh Polri masih kerap didominasi politik kedekatan. Menurut Rahmad, praktik tersebut harus dihentikan jika Polri ingin membangun kultur profesional berbasis prestasi.
“Kultur ‘asal dekat dengan atasan pasti naik’ harus diakhiri. Kalau tidak, reformasi hanya akan jadi jargon,” tegasnya.
Rahmad menambahkan bahwa evaluasi kinerja pimpinan di lapangan selama ini masih sebatas formalitas. Ia mendorong adanya mekanisme penilaian terbuka serta pelibatan publik untuk memastikan proses pengawasan berjalan objektif.
“Selama publik tidak dilibatkan, reformasi hanya menjadi proses internal yang tidak menyentuh akar masalahnya. Kita butuh transparansi, bukan laporan manis di atas kertas,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar Komisi Percepatan Reformasi Polri tidak dipenuhi figur titipan. Rahmad menegaskan komisi tersebut harus diisi tokoh yang independen dan berani bersuara.
“Kalau isinya orang-orang yang dekat dengan kekuasaan, itu bukan komisi reformasi, tapi komisi pelestari status quo,” tuturnya.
Rahmad menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap Polri tengah berada di titik rendah. Menurutnya, tanpa perubahan mendasar, Polri berisiko kehilangan legitimasi di mata masyarakat.
“Kalau Polri tidak berani berbenah sekarang, rakyat akan berhenti percaya. Dan ketika rakyat berhenti percaya, sekuat apa pun institusi itu, ia bisa runtuh dari dalam,” pungkasnya. (*)
