Jakarta, KBA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya secara tegas menolak rencana aksi unjuk rasa yang mengatasnamakan Forum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di 30 provinsi. Penegasan itu disampaikan Ketua Umum Muchdi PR dan Sekretaris Jenderal Irmanjaya Thaher menyusul beredarnya surat pemberitahuan bertanggal 8 September 2025 yang mengklaim mewakili struktur partai.
Dalam keterangan resminya, DPP menegaskan para Ketua DPW yang tercantum dalam surat tersebut sudah tidak lagi memiliki kewenangan. Mandat mereka telah dicabut secara sah dan digantikan oleh pengurus baru di 38 provinsi. Pergantian kepengurusan itu didasarkan pada SK Kementerian Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2025 tertanggal 29 Juli 2025 yang mengukuhkan kepengurusan resmi Partai Berkarya.
“Surat tersebut tidak sah dan tidak mewakili Partai Berkarya. Mereka sudah tidak memiliki legal standing sejak mandatnya dicabut dan digantikan oleh pengurus baru. Segala kegiatan yang mengatasnamakan Partai Berkarya di luar struktur resmi merupakan pelanggaran,” tegas Sekjen Partai Berkarya, Irmanjaya Thaher, dalam pernyataan tertulis, Minggu (14/9/2025).
Irmanjaya juga mengingatkan aparat keamanan untuk mewaspadai kemungkinan adanya mobilisasi massa bayaran yang mengatasnamakan kader partai. “Kami khawatir ada pihak-pihak tertentu yang menunggangi nama Partai Berkarya demi kepentingan di luar tujuan organisasi,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Muchdi PR menekankan bahwa hanya DPP resmi yang berwenang mengeluarkan sikap politik partai. Ia mengimbau seluruh kader dan simpatisan agar tidak mudah terprovokasi. “Aspirasi harus disampaikan melalui mekanisme resmi partai. Partai Berkarya tetap berkomitmen mendukung program pemerintah dan menjaga stabilitas nasional,” katanya.
Melalui klarifikasi ini, DPP menegaskan pentingnya menjaga kejelasan informasi agar publik tidak salah menafsirkan aksi tersebut sebagai sikap resmi partai. Langkah ini sekaligus untuk melindungi citra Partai Berkarya serta menjaga ketertiban umum.
