Foto : Ilustrasi perkebunan sawit
Bangka Selatan – Asatu Online –Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kabupaten Bangka Selatan, Ansori, angkat bicara soal polemik pengelolaan kebun sawit milik Desa Malik Lama yang diduga menyimpang dari prosedur.
Ansori menegaskan, berdasarkan pengakuan Kepala Desa Malik Lama, Reza, dana hasil dari kebun sawit desa selama ini masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
“Menurut keterangan kepala desa, pengelolaan dilakukan oleh Bumdes dan hasilnya disalurkan ke APBDes untuk mendanai program-program desa,” ujar Ansori saat dikonfirmasi, Jumat (11/7/2025).
Namun pernyataan tersebut justru memicu kecurigaan baru. Pasalnya, warga desa mengaku tak pernah melihat laporan keuangan yang merinci penerimaan dan penggunaan dana sawit tersebut.
“Kalau memang masuk APBDes, kenapa nggak pernah diumumkan ke warga? Tiap musyawarah desa pun nggak pernah dibahas secara terbuka,” ujar salah satu tokoh masyarakat setempat.
Sejumlah warga mendesak agar Pemkab Bangka Selatan tidak hanya menerima laporan lisan dari kepala desa, tetapi juga melakukan audit lapangan untuk mengecek keberadaan Bumdes dan realisasi anggaran desa.
“Jangan cuma dengar dari Kades. Turun ke lapangan, lihat buktinya. Bumdes itu ada nggak? APBDes-nya transparan nggak? Kalau nggak ada laporan, itu artinya sudah cacat prosedur,” tegas seorang aktivis desa.
Desakan ini menguat menyusul dugaan bahwa pengelolaan kebun sawit secara tertutup ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Bahkan, beberapa mantan perangkat desa mengaku sejak 2017, kebun sawit dikelola tanpa melibatkan perangkat desa lainnya.
“Dulu waktu awal-awal Bumdes dibentuk, kami diajak rapat. Tapi setelah itu, semua dikendalikan langsung oleh kades. Kami nggak pernah lagi dilibatkan,” kata mantan anggota BPD yang kini aktif sebagai petani.
Situasi ini menambah daftar panjang persoalan tata kelola desa di Bangka Selatan yang dianggap minim pengawasan. Warga berharap Inspektorat dan aparat penegak hukum segera turun tangan jika ditemukan indikasi pelanggaran.
Di sisi lain, hingga berita ini ditayangkan, Kepala Desa Malik Lama Reza belum memberikan tanggapan resmi atas tudingan warga soal tidak transparannya pengelolaan kebun sawit desa tersebut. (*)
