Ketua SAPA Aceh, Fauzan Adami
Banda Aceh, Asatu Online– Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) mendesak Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan Aceh untuk segera membubarkan seluruh komite sekolah dan madrasah di Aceh.
Desakan ini muncul menyusul banyaknya laporan dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan kegiatan sekolah lainnya.
“Komite sekarang bukan lagi mitra pengawasan, tapi sudah berubah jadi perpanjangan tangan sekolah untuk memungut uang dari wali murid,” kata Ketua SAPA, Fauzan Adami, Kamis (19/6/2025).
Ia menyebut komite kerap menjadi tameng bagi sekolah untuk melegalkan pungutan-pungutan tidak resmi.
“Pungutan seperti biaya masuk, seragam, hingga sumbangan pembangunan dibungkus dengan istilah ‘hasil musyawarah’. Tapi nyatanya, itu hanya formalitas. Banyak orang tua dipaksa bayar jutaan rupiah,” ujar Fauzan.
Menurutnya, praktik ini mencederai prinsip pendidikan gratis yang dijanjikan negara. Banyak siswa dari keluarga miskin bahkan terpaksa mundur karena tak mampu membayar pungutan tersebut.
“Kami menemukan kasus anak petani yang gagal masuk MIN hanya karena tak bisa bayar pungutan. Ini diskriminatif dan melukai rasa keadilan,” katanya.
SAPA mengapresiasi madrasah yang sudah mengembalikan uang pungutan kepada wali murid. Namun bagi yang belum, mereka diminta segera mengembalikannya.
“Kalau tidak dikembalikan, kami akan dorong agar diproses secara hukum. Ini uang rakyat, bukan iuran sukarela yang bisa diatur sepihak,” tegas Fauzan.
SAPA juga meminta aparat, khususnya Polresta Banda Aceh, untuk menyelidiki dana BOS dan pungutan sekolah yang diduga diselewengkan selama bertahun-tahun.
“Ini bukan hal baru. Sudah berlangsung lama. Tapi tidak pernah ditindak serius. Harus diusut, harus ada efek jera,” ucapnya.
Menurut Fauzan, biaya tinggi di sekolah negeri bisa jadi merupakan strategi terselubung agar hanya siswa dari keluarga mampu yang bisa mengakses pendidikan.
“Padahal pendidikan adalah hak semua warga negara. Negara harus hadir membela yang lemah, bukan justru menambah beban,” ujar dia.
SAPA menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada penindakan nyata.
“Pendidikan jangan jadi ladang bisnis. Kami tak akan diam. Komite sekolah harus dibubarkan dan semua pungli diusut sampai tuntas,” tutup Fauzan. (marwan)
