Depok, Asatu Online – Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok, Budi Jaya, menggelar coffee morning bersama puluhan wartawan dari berbagai media dan komunitas, Rabu (4/6/2025). Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor BPN Depok, Grand Depok City (GDC), Kalimulya, ini digelar sebagai upaya membangun sinergi antara BPN dan media dalam menyikapi dinamika pertanahan yang semakin kompleks.
“Ini bukan sekadar temu sapa. Saya ingin kita bisa jadi satu tim yang kuat, sehat, dan terbuka. Sinergi dengan media itu krusial, karena informasi harus disampaikan dengan benar,” tegas Budi Jaya di hadapan awak media.
Budi mengingatkan pentingnya peran media sebagai gatekeeper informasi, terutama di tengah maraknya isu tak berdasar soal pertanahan. Ia meminta insan pers menjunjung prinsip konfirmasi dan verifikasi sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999.
“Jangan sampai masyarakat dicekoki isu sepihak. Klarifikasi itu penting. Saya harap media bisa jadi filter terhadap isu liar yang bisa ganggu stabilitas,” ujarnya.
Dalam forum terbuka itu, Budi blak-blakan soal tantangan yang dihadapi BPN Depok. Ia menyebut persoalan pertanahan di kota ini cukup dinamis, sementara di sisi internal, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi.
“Kami akui masih ada kekurangan, terutama kualitas data dan layanan. Tapi kami berkomitmen melakukan perbaikan bertahap dan terukur,” katanya.
Ia juga menyampaikan kehati-hatian dalam membuka informasi ke publik, mengingat BPN merupakan lembaga vertikal yang tunduk pada regulasi pusat dan provinsi.
“Kami tidak bisa sembarang bicara. Tapi bukan berarti kami tertutup. Semua akan disampaikan sesuai koridor aturan,” lanjutnya.
Budi juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor. Ia menyebut dukungan dari Pemkot Depok, Kejaksaan, TNI, hingga Kepolisian menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pertanahan di wilayahnya.
“Kapolres Depok sangat suportif. Kita tidak bisa kerja sendiri menghadapi persoalan pertanahan yang sangat sensitif ini,” ucapnya.
Sebagai pejabat baru di BPN Depok, Budi menutup pernyataannya dengan komitmen untuk mendorong digitalisasi data pertanahan dan memastikan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan profesional.
“Masyarakat harus percaya bahwa BPN hadir untuk melayani. Bukan untuk menyulitkan,” tutupnya. (Jo)
