Banda Aceh, Asatu Online — Pemerintah Aceh resmi meluncurkan program “Satu Data Aceh” dalam acara yang digelar di Anjong Mon Mata, Meuligoe Gubernur, Selasa (29/4/2025). Inisiatif ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data yang akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Peluncuran program dipimpin oleh Plt. Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, yang hadir mewakili Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf. Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Nasir, ditegaskan pentingnya ketersediaan data valid sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan.
“Selama integrasi dan validitas data belum tercapai, proses pengambilan kebijakan cenderung tidak optimal. Karena itu, kehadiran Satu Data Aceh menjadi langkah strategis menuju perbaikan tata kelola pemerintahan,” ujar M. Nasir.
Program ini menjadi bagian dari visi dan misi pembangunan Aceh 2025–2030, serta termasuk dalam daftar Quick Wins Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh. Inisiatif ini juga merupakan tindak lanjut dari Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang kemudian diperkuat melalui Pergub Aceh Nomor 39 Tahun 2023.
Dalam struktur pengelolaannya, Bappeda Aceh bertindak sebagai Koordinator Forum Satu Data, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Kominsa) sebagai Walidata, sementara SKPA dan pemerintah kabupaten/kota berperan sebagai produsen sekaligus walidata pendukung.
Gubernur dalam sambutannya juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat, Program SKALA, dan Pemerintah Australia atas dukungan terhadap implementasi program ini. Ia berharap sinergi seluruh pemangku kepentingan dapat mengakselerasi keberhasilan Satu Data Aceh.
“Dengan semangat kolaborasi, Satu Data Aceh diharapkan menjadi fondasi yang kuat untuk mempercepat pembangunan, menurunkan kemiskinan, dan memperkuat layanan dasar di seluruh Aceh,” ucap Nasir.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Aceh menargetkan pembangunan platform data terintegrasi hingga tingkat kabupaten/kota, serta memperluas pemanfaatan aplikasi pendukung seperti SIGAP, yang saat ini baru digunakan oleh 41 persen gampong.
Kepala Dinas Kominsa Aceh, Marwan Nusuf, menyebut peluncuran ini mendapat dukungan penuh dari Program SKALA, kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Australia. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi aktif seluruh SKPA untuk mendukung implementasi program tersebut.
“Admin data di tiap SKPA sudah kami latih secara teknis terkait penggunaan platform ini. Kami berharap seluruh pihak dapat memberikan dukungan penuh agar Satu Data Aceh berjalan optimal,” kata Marwan.
Acara peluncuran turut dirangkai dengan diskusi yang menghadirkan sejumlah narasumber, seperti Hannah Derwent (Counsellor for Governance and Human Development, Kedubes Australia), Dini Maghfirra (Direktur Eksekutif SDI Kementerian PPN/Bappenas), dan Yeni Indah Susanti (Kabid Pengelolaan Data Pusdatin Kemendagri). (Marwan)
