Pangkalpinang, Asatu Online – RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menjadi sorotan tajam. Setelah mencuat kabar hilangnya 24 unit ventilator, kini rumah sakit milik pemerintah ini menghadapi persoalan baru: pembongkaran bangunan kantin yang baru dibangun tahun 2021 tanpa kejelasan pertanggungjawaban anggaran. Akibatnya, negara diduga mengalami kerugian atas dana yang telah dikeluarkan.
Kantin yang terletak di area RSUD Soekarno diratakan pada tahun 2022 untuk pembangunan gedung radioterapi. Namun hingga kini, hampir empat tahun berselang, belum ada kejelasan soal relokasi bangunan maupun pengembalian dana pembangunan yang bersumber dari BLUD dan APBD Provinsi Babel.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, pembangunan kantin basah tersebut menghabiskan dana BLUD sebesar Rp199,8 juta pada tahun 2019. Setahun berselang, pembangunan selasar di lokasi yang sama kembali menguras dana APBD sebesar Rp199,8 juta. Kedua proyek ini awalnya bertujuan menunjang pelayanan rumah sakit, namun akhirnya mubazir setelah bangunan dihancurkan.
“Sebelum pembangunan gedung radioterapi, area itu merupakan kantin basah dan selasar yang didanai dari BLUD dan APBD. Saat penghapusan, tim dari Bakuda sudah menyarankan, kalau direlokasi, ukuran bangunan harus sama. Tapi sampai sekarang, realisasinya tidak jelas,” kata seorang sumber, Kamis (24/4/2025).
Tak hanya relokasi yang tidak kunjung terlaksana, RSUD Soekarno juga dinilai lalai mempertanggungjawabkan anggaran yang telah terpakai. Kondisi ini memperkuat dugaan adanya pemborosan anggaran serta kelalaian serius dalam pengelolaan aset negara.
Direktur Utama RSUD Soekarno, Ira Ajeng Astried, saat dikonfirmasi, memberikan jawaban singkat. “Waalaikumsalam Bang. Saat saya bergabung di RSUP, bangunan kantin sudah tidak ada. Saya akan cek lebih dulu pelaporannya. Saat ini kami sedang menyiapkan anggaran dan lokasi baru untuk kantin, disesuaikan dengan rencana pengembangan RSUP ke depan agar tidak terjadi lagi pembongkaran seperti sebelumnya,” ujarnya lewat pesan singkat.
Sementara itu, Kepala Bidang Aset RSUD Soekarno, Badariah, memilih menghindar saat dimintai keterangan soal aset dan rencana relokasi kantin. “Silakan ke pimpinan,” katanya singkat tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.
Kasus pembongkaran kantin ini menambah daftar panjang masalah di RSUD Soekarno. Sebelumnya, rumah sakit ini juga disorot atas dugaan hilangnya dua unit defibrilator bantuan BNPB pada tahun 2022, yang hingga kini belum jelas keberadaannya. (*)
