Bangka, Asatu Online – BPJS Ketenagakerjaan, yang dikenal sebagai BP Jamsostek, menyerahkan santunan jaminan kematian (JKM) kepada ahli waris almarhumah Restu Nopita, seorang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) KPU Kabupaten Bangka. Santunan senilai 42 juta itu diserahkan secara simbolis kepada orang tua almarhumah di kantor KPU Kabupaten Bangka pada Selasa (21/1).
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang, Evi Haliyati Rachmat, menjelaskan bahwa perlindungan sosial bagi petugas ad hoc pemilu telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
“Semua petugas ad hoc di Indonesia wajib mendapatkan perlindungan sosial. Kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan KPU telah berjalan dengan baik, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, termasuk di Kabupaten Bangka,” jelasnya.
Evi menegaskan bahwa santunan ini merupakan bentuk kehadiran negara di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain itu, hal ini juga menjadi wujud kepedulian KPU, yang tidak hanya melindungi pegawai tetapnya tetapi juga petugas ad hoc.
“Kami berharap santunan ini dapat memberikan manfaat bagi keluarga almarhumah. Kehilangan seorang anak tentu meninggalkan duka mendalam, tetapi kami berharap bantuan ini dapat sedikit meringankan beban keluarga,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Bangka, Sinarto, menyampaikan rasa duka cita atas meninggalnya Restu Nopita saat menjalankan tugas. Ia juga berterima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan yang bergerak cepat dalam menyerahkan santunan kepada ahli waris.
“Kami sangat menghargai dedikasi almarhumah Restu Nopita yang telah membantu pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Desa Pemali. Semoga segala kebaikannya menjadi amal jariah,” ucap Sinarto.
Sinarto juga menegaskan bahwa kehadiran negara melalui pemberian santunan ini menunjukkan apresiasi atas pengabdian petugas yang terlibat dalam proses demokrasi.
